REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menyampaikan jika sudah ada 63 titik lokasi Sekolah Rakyat yang telah dibangun hingga 12 Mei 2025. Nantinya, 63 Sekolah Rakyat tersebut akan siap beroperasi mulai Juli 2025 mendatang.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin dalam Rapat Panja bareng Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
"Nah saat ini sampai dengan 12 Mei kemarin kami catat ada 63 titik yang akan dapat mulai beroperasi pada bulan Juli ini insyallah pertengahan Juli atau … Juli akan sudah dimulai. sisanya akan bertahap pada tahun berikutnya," kata Agus.
Selain itu, Agus juga menyampaikan jika Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional yang secara khusus, berbeda dari sekolah formal pada umumnya.
Kurikulum itu mengusung dengan model multi-entry dan multi-exit, yang memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk menyesuaikan waktu belajar.
Sementara sistem pembelajarannya akan berbasis individual approach dan deep learning, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam, pengembangan karakter, serta potensi personal masing-masing siswa.
"Nah di mana dibangunnya sekolah rakyat ini, diharapkan di setiap kabupaten kota sehingga 514 kabupaten kota hendaknya memiliki sekolah rakyat," katanya.
Adapun, menurutnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata.
Dari jumlah tersebut, direncanakan, sebanyak 100 sekolah rakyat akan dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Adapun 100 sekolah lainnya akan diwujudkan melalui partisipasi dan kolaborasi pihak swasta, yang pelaksanaannya akan mendapat dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Kementerian BUMN.
"Sesungguhnya arahan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada 200 sekolah rakyat," pungkasnya.
Calon Kepala Sekolah Rakyat
Diberitakan sebelumnya, bahwa Pemerintah telah memilih 153 calon kepala sekolah untuk ditempatkan di Sekolah Rakyat.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan kalau para calon Kepala Sekolah Rakyat itu dipilih melalui seleksi awal, kemudiam selanjutnya akan mengikuti seleksi tambahan.
Ia menyebutkan jumlah awal yang mengikuti seleksi untuk posisi calon kepala sekolah tersebut sebanyak 500 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia.
“Dari 500 lebih yang mendaftar, yang dinyatakan layak sudah 153. Nanti dari 153 itu, akan memasuki seleksi tambahan, kami akan pilih sesuai dengan jumlah yang diperlukan,” kata Gus Ipul Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Gus Ipul menyampaikan, hingga saat ini dipastikan telah ada 65 unit Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang bangunannya siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.
Para calon jepala sekolah itu nantinya yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi tersebut.
Setiap kepala sekolah yang terpilih, Gus Ipul menegaskan, dipastikan tidak sedang menjabat di sekolah manapun. Sehingga tidak akan mengganggu proses belajar mengajar di satuan pendidikan yang sudah berjalan.
“Pasti tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah yang ada, itu sudah dipastikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Jadi yang ikut seleksi disini adalah mereka yang memang belum penempatan,” ujarnya.
Adapun terkait kebutuhan pengajar, diperkirakan totalnya bisa mencapai 2.000 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat yang ditargetkan Presiden Prabowo.
"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," ujar Gus Ipul.
Sementara terkait dengan skema seleksi untuk mengisi posisi guru tersebut, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Nunuk Suryani mengatakan saat ini pihaknya sudah memiliki daftar calon guru Sekolah Rakyat sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
“Tapi calonnya sudah ada, tinggal skemanya akan dilaporkan ke Presiden dulu. Ya, harapannya tidak mengganggu proses belajar-mengajar di sekolah yang ada,” kata Nunuk.
TERPOPULER