Bakal Gusur Lahan Warga di 3 Kelurahan, Pemprov DKI Siapkan Dana Rp182,7 M buat Normalisasi Ciliwung

Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk mempercepat proyek normalisasi Sungai Ciliwung. 

Dalam waktu dekat, Pemprov akan melakukan pembebasan lahan di tiga wilayah, yakni Kelurahan Pengadegan, Cililitan, dan Cawang.

Rencana ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. 

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta mendapat alokasi awal sebesar Rp98,75 miliar khusus untuk pembebasan lahan di segmen Cawang, Pengadegan, dan Cililitan.

Namun, anggaran itu dinilai belum cukup. Dinas SDA pun mengusulkan tambahan dana sebesar Rp83,95 miliar dalam rencana perubahan APBD 2025. 

Dengan begitu, total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp182,7 miliar.

"Jadi anggaran penetapannya itu Rp98,75 miliar untuk segmen Cawang, Pengadegan, dan Cililitan. Kemudian, Dinas SDA mengajukan penambahan anggaran menjadi Rp182,7 miliar," ujar Roedito kepada wartawan, Senin (19/5/2025).

Kendati demikian, Roedito menyebut proses pengajuan tambahan dana itu masih dalam tahap pembahasan. Belum ada kepastian apakah seluruhnya akan disetujui atau tidak.

"Saat ini masih dalam tahap pengajuan anggaran tersebut ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Mau Tulis Ulang Sejarah RI, Bonnie Triyana Waswas Muncul Narasi Desoekarnoisasi

Sementara itu, Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan bahwa wilayah Pengadegan di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan akan menjadi lokasi pertama yang dibebaskan lahannya tahun ini.

"Untuk normalisasi Ciliwung di segmen Pengadegan, pembebasan lahan targetnya selesai tahun ini. Insyaallah akhir Juni kita mulai pembebasan lahannya," kata Ika.

Ika juga mengungkapkan bahwa proses penetapan lokasi (penlok) masih terus berjalan. Dari total 11 penlok, baru tiga yang telah keluar. Sisanya ditargetkan rampung sebelum akhir tahun.

"Kan ada 11 penlok. dari 11 penlok total, sudah keluar 3. sekarang sedang proses (menambah penlok) lagi. Target saya akhir tahun ini seluruh penlok sudah keluar. tahun depan kita tinggal bayar, bayar, bayar," lanjutnya.

Pemprov DKI memang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, sementara pengerjaan fisik konstruksi tanggul akan dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

"Pengadegan targetnya selesai tahun ini. biar satu selesai, terus nanti cililitan selesai. kalau pengadegan sama cililitan selesai, kementerian PU langsung masuk (pengerjaan konstruksi) tahun ini," pungkas Ika.

Proyek Normalisasi Ciliwung Dilanjutkan Pramono

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung. Kali ini, terdapat sejumlah lahan seluas 67 hektare di Cawang hingga Cililitan, Jakarta Timur yang akan dibebaskan untuk program ini.

Langkah tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 344 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 25 April 2025.

“Menetapkan, Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang dan Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur,” demikian tertulis dalam dokumen Kepgub yang dikutip pada Senin (5/5/2025).

Penetapan lokasi atau penlok ini mencakup lahan seluas 67.270 meter persegi dan berlaku selama tiga tahun ke depan. Apabila dalam jangka waktu tersebut lahan belum juga dibebaskan, Pemprov wajib memperbarui penetapannya.

Proses pembebasan ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) milik Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta.

Sementara, Pramono mengakui bahwa penggusuran adalah konsekuensi yang tidak terhindarkan dalam pembebasan lahan. Namun, ia menjamin bahwa pendekatan terhadap warga akan menjadi prioritas.

"Kami tentunya akan secara serius untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat. Karena enggak mungkin tidak dipindahkan," kata Pramono.

"Kita akan duduk bersama, prinsipnya adalah bukan kemudian melakukan penggusuran, tetapi apapun ini kan untuk kepentingan publik," lanjutnya.

Sebagai bagian dari Rencana Induk Pengendalian Banjir Jakarta, proyek normalisasi Ciliwung ditargetkan mencakup 33,69 kilometer aliran sungai. Hingga April 2025, sudah 17,17 kilometer tanggul yang berhasil dibangun. Itu berarti, masih ada 16,52 kilometer yang menunggu giliran dibebaskan dan dibangun.

Upaya normalisasi bertujuan mengembalikan lebar sungai menjadi kondisi ideal, yakni antara 40 hingga 50 meter.

Dalam proyek ini, Pemprov DKI bertanggung jawab atas pembebasan lahan, sementara pembangunan fisik tanggul menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.