Soal Usulan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Masinton Pasaribu: Khianati Semangat Reformasi

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan sekaligus aktivis 98, Masinton Pasaribu, menyatakan bahwa wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menjadi bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi. 

Ia mengajak sesama aktivis 98 dan masyarakat untuk merenungkan kembali makna perjuangan demokrasi yang lahir dari gerakan reformasi 1998.

"Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, terus yang memperjuangkan aktivis gerakan reformasi itu pada saat itu ya berarti pengkhianatan. Ini kan perlu kita renungkan. Maka menurut saya polemik pemberian gelar itu kita enggak usah diteruskan," kata Masinton kepada wartawan usai menghadiri Sarasehan Peringatan Reformasi 1998 di Jakarta, Rabu (21/5/2025). 

Menurutnya, sejarah Indonesia harus terus berjalan dan tidak menafikan perjuangan rakyat dalam menuntut perubahan.

"Karena apa pun sejarah ini kan kita berjalan terus. Bahwa reformasi, perubahan itu kan menjadi tuntutan zaman dan tuntutan sejarah hingga saat ini. Maka saya mengajak perenungannya di situ," ucapnya.

Masinton menekankan bahwa gerakan reformasi pada 1998 menjadi titik penting dalam sejarah Indonesia yang memperjuangkan demokrasi dan keadilan. Menurutnya, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan sama saja dengan menafikan kontribusi besar gerakan tersebut.

Terkait syarat formal pemberian gelar pahlawan nasional, seperti tidak pernah memiliki catatan hukum atau pelanggaran hak asasi manusia, Masinton kembali menegaskan pentingnya berpijak pada sejarah yang utuh.

"Maka saya katakan, ini sejarah kan kita mesti berjalan terus. Ya pemberian gelar itu ya jangan dulu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan aktivis buruh Marsinah tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini. Pasalnya, usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sempat blak-blakan mendukung usulan tokoh buruh perempuan Marsinah untuk mendapatkan gelar pahlawan. Pernyatan itu disampaikan Prabowo di depan massa buruh saat acara peringatan Hari Buruh Internasional alias May Day yang berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta pada 1 Mei 2025 lalu.  

“Oh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.

Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tutur Mensos Gus Ipul.

Proses Marsinah diganjar gelar pahlawan masih dalam tahapan pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur.

Sementara itu, Soeharto diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Hal ini disampaikan oleh Pengacara AMAR Law Firm sekaligus Advokat dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), Airlangga Julio. Informasi ini diakuinya disampaikan langsung oleh pihak Kemensos saat audiensi dengan Gemas yang melakukan demonstrasi menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional pada Kamis (15/5/2025).

"Tadi dari pihak Kementerian Sosial menyampaikan beberapa update ya. Pertama, usulan mengenai pahlawan Soeharto ini datang dari Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi) di tahun 2025," ujar Airlangga usai menghadiri audensi dengan pihak Kemensos.

Kemensos sendiri disebut sudah beberapa kali menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto.