REGIONAL:
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan perombakan (reshuffle) kabinet merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut merespons usulan pengamat politik Rocky Gerung yang meminta Presiden Prabowo untuk merombak jajaran kabinetnya.
"Kewenangan semua itu adalah hak prerogatif bapak presiden," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Bahlil mengatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk menanggapi isu-isu terkait perombakan Kabinet Merah Putih.
"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan," ucap Bahlil.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis juga enggan merespon terkait isu perombakan kabinet tersebut.
"Enggak paham," ucap Airlangga singkat.
Sebelumnya, Rocky menilai bahwa momentum reformasi 1998 bukan sekadar untuk diperingati, melainkan untuk diulangi dalam kaitannya dengan transformasi demokrasi ekonomi di Indonesia.
Hal itu dikatakannya dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi Memperingati Reformasi 1998 bertema “Dari Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi” di Jakarta, Rabu (21/5).
Dia lantas menyoal pemilihan diksi “reformasi” ketimbang "revolusi" dalam sejarah tahun 1998 yang dinilainya sebagai kesalahan epistemik.
Menurut dia, pemilihan diksi tersebut merupakan yang “paling lemah” karena sedianya gerakan mahasiswa kala itu menghendaki diksi “revolusi”, namun gugup akan perubahan total sehingga akhirnya digunakan lah "reformasi total".
Rocky yang menyatakan dukungannya terhadap ekonomi sosialis pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menghendaki pula gagasan tersebut saat berdiskusi langsung dengan dirinya beberapa tahun lalu.
"Kami bicara tentang masa depan. Saya tantang anda mau nggak jadi pemimpin sosialis Indonesia? Dia bilang, 'Bahkan saya ingin jadi pemimpin sosialis Asia'," katanya.
Untuk itu, dia memandang perombakan kabinet (reshuffle) sebagai salah satu peluang bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk dapat mengejawantahkan gagasan ekonomi sosialis tersebut.
"Maka tugas presiden mengganti mereka yang do not speak socialism, dan itu yang namanya perubahan paradigma baru," tuturnya.
TERPOPULER
