Infografis
Suara.com - Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, mengaku prihatin dengan adanya pernikahan dini antara murid SMP dengan SMK di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Wamen Veronica Tan mengakui bahwa masih banyak di daerah yang terjadi pernikahan anak, provinsi NTB termasuk salah satunya.
"Kami sangat prihatin masih berlangsungnya praktik perkawinan anak yang dibalut dalam budaya, khususnya di NTB yang termasuk daerah dengan tingkat perkawinan anak tertinggi di Indonesia," kata Vero dalam keterangannya kepada wartawan, ditulis Senin (26/5/2025).
Menurut Vero, praktik perkawinan anak masih terjadi salah satunya akibat tekanan sosial dan budaya. Seperti adat merariq yang ada di Lombok tersebut. Anak perempuan dipaksa dinikahkan apabila kedapatan menginap di rumah lelaki yang buka muhrimnya selama dua malam berturut-turut.
Pernikahan dianggap sebagai solusi demi menjaga kehormatan keluarga, meskipun calon mempelai masih di bawah umur.
Menanggapi kasus tersebut, mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu menekankan kalau perkawinan anak akan selalu merugikan anak itu sendiri. Bahkan menjadi pintu awal penderitaan bagi anak-anak.
"Mereka belum memahami konsekuensi dan tanggung jawab besar dalam kehidupan berumah tangga. Hak anak atas pendidikan, tumbuh kembang, dan menikmati masa kanak-kanaknya dirampas oleh praktik ini," tegas Vero.
Wamen Vero mengingatkan kalau Indonesia telah memiliki aturan mengenai batasan usia menikah. Dalam Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa usia minimal perkawinan harus 19 tahun untuk laki-laki juga perempuan.
Menurut Vero, ketentuan itu sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Akibat kejadian di Lombok tersebut, Vero meminta seluruh pihak untuk tidak menormalisasi praktik perkawinan anak, sekalipun dikemas dalam bentuk budaya dan adat.
"Diperlukan keterlibatan semua pihak untuk menghentikan praktik ini demi perlindungan dan masa depan anak-anak Indonesia," tegasnya.
Baca Juga: Heboh Pengantin Anak di Lombok Tengah, KPAI Desak Ortu Kedua Mempelai Dihukum: Harus Disanksi Tegas!
Viral Pengantin Anak di Lombok Tengah
Pernikahan murid SMP dengan SMK di Lombok Tengah itu jadi perbincangan publik setelah viral di media sosial. Pasangan yang menikah itu ialah mempelai perempuan berinisial SMY (15), asal Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, dengan pria berinisial SR (17), asal Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah.
Dari video yang beredar, publik merasa janggal dengan kondisi mental mempelai perempuan karena gelagat SMY ketika prosesi nyongkolan atau pernikahan adat Sasak dinilai tidak normal.
Dalam video yang diunggah akun Facebook @Dyiok Stars, tampak mempelai perempuan berjoget sambil berjalan menuju kuade atau pelaminan. Ia berjalan sambil ditandu oleh dua perempuan dewasa. Tingkah lakunya itu dinilai janggal oleh sejumlah warganet karena nampak seperti orang stres.
Peristiwa itu pun jadi sorotan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram. Akan tetapi, Ketua LPA Mataram Joko Jumadi menyebutkan kalau pihaknya belum dapat menyimpulkan kondisi psikologis anak tersebut tanpa pemeriksaan medis.
Akibat pernikahan itu, LPA pun mengambil tindakan tegas dengan melapor orang tua kedua anak yang dinikahkan ke polisi untuk dimintai klarifikasi.
KPAI Desak Ortu Pengantin Anak Dijatuhi Sanksi
Selain itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ikut mendesak agar orang dewasa yang terlibat dalam kasus pengantin anak di Lombok Tengah itu disanksi tegas. Salah satu desakan KPK meminta agar orang tua kedua mempelai pengantin anak-anak itu juga diproses.
Menurut Komisioner KPAI Ai Rahmayanti, pernikahan itu kemungkinan tidak melalui proses dispensasi kawin.
"Ini harus ada sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan anak ini, karena menurut pengawasan kami di tahun lalu dan tidak menutup kemungkinan hari ini perkawinannya kan tidak dilakukan di KUA dan tidak melalui dispensasi kawin," kata Ai dalam keterangan resmi sebagaimana dikutip Suara.com pada Senin.
Ai menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur tanpa dispensasi kawin biasanya dilakukan di bawah tangan atau secara siri. Bukan petugas KUA, KPAI menduga jika pernikahan anak di Lombok Tengah itu melibatkan tokoh masyarakat atau imam desa yang bertugas sebagai penghulu.
"Ini juga harus diberikan sanksi tegas," ucap Ai lagi.
