Infografis
Suara.com - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi meminta agar istilah organisasi masyarakat atau ormas tidak gampang digunakan.
Hal tersebut disampaikan Hasan Nasbi menanggapi ulah ormas yang belakangan viral, termasuk mengenai dugaan pendudukan lahan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) oleh ormas.
"Jangan mudah menggunakan istilah ormas. Karena ormas itu banyak, teman-teman. Jadi ormas itu, kalau kalian bergabung di PWI, PWI itu ormas. Kalau kalian bergabung di AJI, itu juga ormas. Nahdlatul Ulama, ormas. Muhammadiyah, ormas. Apalagi, sebut saja. Jadi, banyak," kata Hasan di kantor PCO di Gedung Kwarnas, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).
Hasan menegaskan yang ingin ditangani oleh pemerintah saat ini adalah premanisme, terlebih mereka yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia.
"Yang mau diatasi oleh pemerintah itu adalah premanisme, tindakan-tindakan premanisme. Baik premanismenya individual, berkelompok, maupun organisasi. Arahan presiden adalah premanisme ini harus diatasi sesegera mungkin karena mengganggu iklim usaha," beber Hasan.
Hasan mengatakan, banyak investor yang ingin masuk di Indonesia tetapi kemudian mereka berpikir ulang karena merasa kesulitan akibat tindakan premanisme. Para investor atau pengusaha harus mengeluarkan biata tambahan yang tidak diperlukan karena keberadaan preman.
"Nah, kita kan mau menyederhanakan proses bisnis yang ada di Indonesia. Supaya apa? Usaha bisa tumbuh dengan cepat, investor-investor juga mau masuk ke sini. Dan presiden sudah memerintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, tindakan sesegera mungkin supaya aksi premanisme ini bisa dihilangkan," tutur Hasan.
Ia kembali meminta agar media tidak mudah menggunakan istilah ormas.
"Lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, jangan terlalu mudah menggunakan istilah ormas karena ormas ini ada undang-undangnya, mereka dibolehkan untuk berdiri, dan banyak sekali ormas. Kalau kita menggunakan istilah ormas, maka kita akan memukul rata semua organisasi," ujarnya.
Baca Juga: Istana Ungkap Pemasangan Eskalator di Borobudur Atas Permintaan Prancis, Tanpa Dipaku atau Dibor
"Organisasi yang sebagian besar itu tidak melakukan premanisme. Saya sudah sampaikan tadi contoh-contoh organisasi, jadi kita tidak lagi menggunakan kata-kata ormas, tapi menggunakan istilah premanisme," sambung Hasan.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah melalui kepolisian akan menindak tegas segala aksi premanisme, termasuk yang berkedok organisasi masyarakat (ormas).
Sebab, Istana menilai sikap premanisme seperti demikian memang mengganggu iklim investasi dan ketertiban di masyarakat.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi langkah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang membuat laporan ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pendudukan lahan milik negara secara sepihak oleh ormas GRIB Jaya.
Melansir Antara, laporan tersebut disampaikan melalui surat bernomor e.T/PL.04.00/001/KB/V/2025 yang memuat permohonan bantuan pengamanan terhadap aset tanah milik BMKG seluas 127.780 meter persegi di Kelurahan Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.
Prasetyo sendiri mengaku belum mengetahui detail permasalahan. Ia menyatakan akan mengecek kembali persoalan terkait.
Kendati begitu ia menegaskan komitmet pemerintah melalui Polri untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi-aksi premanisme.
"Tapi yang pasti adalah kurang lebih dua minggu, satu minggu terakhir ini kan betul-betul teman-teman kepolisian bapak Kapolri dengan seluruh jajarannya secara masif melakukan penegakan pemberantasan aksi premanisme ini kan," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Pemerintah sudah menyadari aksi-aksi premanisme tersebut dilakukan baik secara perorangan maupun secara kelompok.
"Termasuk sebagaimana yang Minggu lalu kami sampaikan yang dikemas dalam bentuk-bentuk organisasi-organisasi masyarakat kan," kata Prasetyo.
"Bahkan ada kejadian juga kan yang organisasinya bukan organisasi masyarakat, ini organisasi pengusaha juga. Jadi premanisme ini juga bentuknya bermacam-macam juga nih. Mulai dari yang pakai dasi sampai yang enggak pakai apa-apa," sambung Prasetyo.
Prasetyo menyampaikan persoalan premanisme menjadi permasalahan bersama yang harus diselesaikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.
"Nah itu PR kita bersama ya, memang ini pekerjaan rumah kita bersama-sama, tanggung jawab kita bersama-sama untuk menciptakan ketertiban masyarakat dan apalagi menciptakan iklim usaha. Semua pihak harus menyadari bahwa aksi-aksi premanisme di seluruh leveling tadi dan seluruh jenis variasi itu akan mengganggu iklim investasi dan mengganggu ketertiban masyarakat," kata Prasetyo.
