Imbas Batal Pasang CCTV di RT/RW, PSI Kritik Pramono: Semua Janji Harus Dipikir Matang-matang!

Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) telah dibatalkan. Padahal, program ini sempat menjadi salah satu janji utama saat dirinya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 lalu.

Langkah ini menuai sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi A, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan tersebut.

"Dibatalkannya pemasangan CCTV di setiap RT/RW yang merupakan salah satu janji pemilu Mas Pram ini menjadi pertanyaan. Pertama seperti apa pertimbangannya pada saat itu, sehingga pemasangan CCTV pernah dijanjikan kepada masyarakat," ujar William kepada wartawan, Senin 26 Maret 2025.

Alih-alih merealisasikan janji kampanyenya, Pramono kini mengklaim akan memasang CCTV secara menyeluruh di Jakarta, tanpa menyebut RT/RW sebagai titik prioritas.

Pernyataan ini justru memicu tanda tanya baru dari PSI. William mendesak agar Pramono dan jajaran eksekutif memaparkan maksud dari istilah “pemasangan CCTV secara keseluruhan” secara lebih terperinci.

"Apakah maksudnya CCTV itu akan dipasang di setiap sudut, ataukah secara lebih rinci lagi nanti ada beberapa kawasan yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemasangan CCTV," ucapnya.

"Itu semua harus dijelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran akan postur keamanan Jakarta ke depannya," sambung dia.

Meski demikian, William menyatakan dukungannya terhadap langkah peningkatan keamanan di ibu kota, namun ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari pihak eksekutif.

Baca Juga: Tuding PDIP-BG Framing Kasus Judol, Budi Arie Diultimatum Segera Minta Maaf: Ditunggu 1x 24 Jam!

"Pada dasarnya, kami tetap mendukung usaha Mas Pram menambah keamanan di kota ini. Akan tetapi, rencananya itu harus jelas dilaksanakan seperti apa nantinya," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pengalaman ini dijadikan refleksi bagi kepala daerah ke depan agar tidak gegabah melontarkan janji politik.

"Mengenai hal ini, kita juga harus refleksi. Bahwasanya, jangan sampai mudah membuat janji kampanye yang ternyata susah untuk diwujudkan di kemudian hari. Semua janji dan kebijakan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu," pungkas William.

Pilih Sewa CCTV Bekas Ketimbang Baru

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak lagi membeli unit baru kamera pengawas atau CCTV untuk lingkungan permukiman padat. 

Sebagai gantinya, Pemprov DKI bakal menggunakan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efisien.

“Untuk CCTV, kami tidak akan lagi membeli unit baru untuk masing-masing RT/RW. Sekarang kami akan sewa, karena jauh lebih murah dan proses pengadaannya lebih cepat," ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Kebijakan ini diambil usai evaluasi internal bersama jajaran Balai Kota, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Jakarta Smart City. 

Pramono menilai pembelian CCTV memakan biaya lebih besar karena harus disertai dengan perawatan yang rumit.

“Kalau beli, biaya maintenance-nya lebih mahal dan pengadaannya lebih rumit. Tapi kalau sewa, jaringan sudah ada, tinggal aktifkan,” ujarnya.

Dari sisi waktu, sewa juga jauh lebih praktis. Pramono memperkirakan proses penyewaan bisa rampung dalam kurun lima hingga enam bulan. 

Ini berbeda dengan pembelian unit baru yang cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, mulai dari proses tender hingga instalasi.

"Pengadaannya cepat sekali, gak sampai 5-6 bulan pasti sudah selesai. Karena sebenarnya hampir semua jaringan sudah terpasang," lanjut Pramono.

Tak sekadar penghematan, pendekatan ini disebut bagian dari strategi keamanan perkotaan yang lebih terintegrasi. 

Pramono menegaskan, pemasangan CCTV bukan cuma untuk mendeteksi kriminalitas, tapi juga mencegah berbagai persoalan sosial di lingkungan padat seperti peredaran narkoba hingga kasus perundungan.

Sistem pengawasan ini nantinya tidak akan dilakukan secara parsial berdasarkan RT/RW, melainkan akan diintegrasikan penuh ke sistem pemantauan ibu kota.

Langkah ini juga menjadi bagian dari program 100 hari kerja Pramono di Jakarta, yang fokus pada layanan dasar dan rasa aman bagi warga di wilayah padat dan rawan.

"Tinggal apakah itu untuk surveillance ataukah untuk investigasi lebih dalam, tergantung nanti pemerintah DKI yang akan memutuskan," pungkasnya.