Warga Cakung Korban Gusuran Tagih Utang ke Pramono: Saya Sudah ke Gibran tapi Tak Ada Jawaban!

Suara.com - Seorang warga Cakung, Jakarta Timur bernama Aji Mustakim mendadak menagih utang pembayaran lahan ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Aji mengaku lahan miliknya dibebaskan oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta sejak tahun 2016 lalu tapi sampai sekarang belum juga dibayar.

Momen ini terjadi saat Pramono mengikuti kegiatan penanaman pohon di kolong Tol Cakung, Jakarta Timur pada Selasa (27/5/2025).

Pria tersebut mendadak bertanya ke Pramono saat sesi wawancara dengan wartawan.

"Pak, saya mau nanya Pak, nama saya Aji Mustakim, saya tinggal di seberang Pak. tanah saya dari tahun 2016 sampai sekarang belum dibayar Pak sama Bina Marga," ujar Aji di lokasi.

Perbesar

Warga korban penggusuran itu mengaku sudah menemui beberapa pihak untuk membantu pembayaran lahan miliknya, termasuk ke Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meski tak juga mendapatkan kepastian.

"Saya sudah ke Gibran, sudah ke Bina Marga di Tanah Abang. Sementara saya sudah mengurus selama tujuh bulan enggak ada perkembangan, Pak," papar Aji. 

Di satu sisi, rumahnya diakuinya sudah dalam kondisi rusak parah dan perlu ada kepastian atas pembayaran itu.

Apalagi, ia mendapati informasi warga lainnya yang terimbas proyek itu sudah mendapatkan pembayaran.

Baca Juga: Usai Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Muncul Desakan Agar Roy Suryo dkk Segera Dijebloskan ke Bui

"Kalau mau dibatalin, batalin. masalahnya rumah saya sudah parah, Pak," jelas Aji.

Mendengar keluhan Aji, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu menyebut nantinya Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin akan mengecek persoalan tersebut.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu mengaku belum bisa menjawab saat itu juga karena baru mengetahui masalahnya.

"Baik, kebetulan ada Pak Wali, Pak Wali Kota di belakang saya saya akan minta untuk ke Pak Wali Kota meneliti terlebih dahulu apa yang menjadi persoalan Bapak," beber Pramono Anung.

"Kalau saya jawab pasti saya enggak tahu, saya baru tahu dari Bapak," lanjutnya memungkasi.

Janji Ogah Gusur Warga

Diberitakan sebelumnya, Pramono Anung mengaku tidak akan menggusur rumah warga terkait pengerukan Kali Cakung Lama di kawasan Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hal itu disampaikan Pramono saat meninjau langsung proyek pengerukan Kali Cakung Lama pada Senin (19/5/2025). 

Perbesar

Pramono pun memastikan program ini dilaksanakan tanpa menggusur rumah warga.

"Yang paling prinsip di dalam penyelesaian penanganan Sungai Cakung Lama ini, kita tidak melakukan penggusuran. Sama sekali kita tidak melakukan penggusuran," kata Pramono saat meninjau lokasi, Senin (19/5/2025).

Pramono menjelaskan, proyek pengerukan yang membentang sepanjang 8 kilometer ini dibagi ke dalam 11 segmen.

Pemprov DKI juga berencana membangun rumah pompa di segmen 12 yang berada di bagian hilir sungai.

Menurut Pramono, kawasan Kali Cakung Lama menjadi prioritas lantaran kerap dilanda banjir saat hujan deras.

"Di daerah ini rata-rata kalau terjadi hujan ada kenaikan air sampai dengan 30-40 sentimeter. Ternyata sumber utamanya adalah Sungai Cakung Lama yang sudah terlalu lama tidak dikeruk, tidak diselesaikan," ungkapnya.

Pramono menargetkan pengerukan rampung pada tahun 2027.

Ia berharap, upaya ini bisa mengurangi potensi banjir di Jakarta Utara, khususnya di Kelapa Gading dan sekitarnya.

"Ini menunjukkan bahwa A Jakarta dalam hal ini secara sungguh-sungguh dan serius untuk mengerjakan persoalan yang menjadi keluhan masyarakat di sekitar Kelapa Gading ini," ucap dia.

Namun demikian, meski tidak ada penggusuran, Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum menyebut tetap akan ada pembebasan lahan, khususnya di segmen 12 untuk pembangunan rumah pompa.

"Ada pembebasan lahan di hilirnya, segmen 12. Bukan penggusuran tapi pembebasan lahan. (Lahan yang dibebaskan) memiliki alas hak, ada sertifikatnya. Kurang lebih satu kilometer," terang Ika.

Pembebasan ini, lanjut Ika, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.