Suara.com - Ketegangan terbuka antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan ratusan guru besar serta puluhan dekan fakultas kedokteran dari berbagai universitas di Indonesia dinilai sebagai hal yang amat menyedihkan karena belum pernah terjadi sebelumnya.
Pengamat kesehatan Prof dr Tjandra Yoga Aditama menyebut kalau peristiwa itu menjadi preseden buruk dalam sejarah Indonesia pasca merdeka.
“Yang terjadi antara dua pihak berhadapan seperti sekarang ini belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terjadi dalam 80 tahun Indonesia merdeka, amat menyedihkan,” kata Tjandra dalam pernyataannya kepada Suara.com, Selasa 27 Mei 2025).
Konflik ini mencuat seiring munculnya kritik terbuka dari para akademisi terhadap berbagai kebijakan Menkes Budi Gunadi Sadikin, terutama menyangkut pengembangan dan tata kelola pendidikan kedokteran.
Sejumlah pihak menilai, langkah Kemenkes yang dinilai terlalu intervensif dalam dunia akademik bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap mutu dan distribusi tenaga kesehatan.
Lebih jauh, Tjandra menekankan bahwa kondisi yang terjadi sekarang bukan hanya sekadar polemik kelembagaan, tapi bisa berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
"Jelas merupakan hal yang tidak baik bagi potret kesehatan masyarakat bangsa Indonesia,” ujarnya.
Belakangan, berbagai kebijakan serta pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin memang jadi sorotan publik. Utamanya oleh para akademisi juga Guru Besar Fakultas Kedokteran (FK) dari berbagai kampus.
FK Universitas Indonesia (UI) dan FK Universitas Padjajaran (Unpad) termasuk dua di antaranya yang secara terbuka melontarkan kritik terhadap Menkes Budi.
Sejumlah ratusan akademisi dari kalangan kedoktetan itu mendesak Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Menkes.
Ikatan Alumni FKUI juga telah menyampaikan seruannya agar Presiden Prabowo mencopot Budi Gunadi Sadikin dari jabatan Menkes.
Ketua Ikatan Alumni FKUI Wawan Mulyawan menyampaikan pada saat peringatan hari Kebangkitan Nasional 20 Mei lalu, bahwa pemerintah didesak untuk mengevaluasi ulang kebijakan-kebijakan kesehatan yang tidak prorakyat, melainkan hanya memihak terhadap kepentingan sesaat.
"Bahkan mendorong Presiden Prabowo jika perlu mengganti pemimpin tertinggi dalam kebijakan kesehatan, yang jelas-jelas berpotensi merusak ekosistem pendidikan kedokteran dan menurunkan mutu pelayanan kesehatan,” kata Wawan saat itu.
Gugatan itu disampaikan buntut dari berbagai gesekan yang terjadi antara institusi pendidikan kedokteran dengan Kementerian Kesehatan.
Berbagai kebijakan dari Kementerian Kesehatan itu dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis, sehingga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
TERPOPULER
