Infografis
Suara.com - Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan kondisi pelaksanaan Ibadah Haji tahun 2025 masih dalam kondisi yang aman.
Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Khairunas, mengatakan meski ada sejumlah masalah, namun dia memastikan hal tersebut bukan hal yang besar.
“Dalam pemantauan tim kami sampai saat ini masih dalam kadar aman dan terkendali dan semuanya masih bisa dikoordinasikan,” kata Khairunas di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (28/5/2025).
Khairunas mengatakan pihaknya juga telah melakukan pemantauan sejauh mana kehadiran dan keefektifan petugas PPIH yang ada di dalam negeri untuk melakukan tugas pelayanan kepada jamaah haji di embarkasi.
“Kami juga melihat sejauh mana proses penyediaan konsumsi yang ada di asrama haji juga kami cek dan hasil temuan-temuan pemantauan di lapangan dan langsung pada saat itu juga dicarikan langkah-langkah korektif sehingga langsung dilakukan perbaikan-perbaikan,” ucapnya.
Ia juga menyebut salah satu contoh kasus yang sempat terjadi. Saat awal-awal kloter keberangkatan, ada salah seorang jemaah yang visanya belum keluar.
Namun Khairunas memastikan hal itu akhirnya dapat teratasi, sehingga jemaah tersebut bisa berangkat tepat waktu.
“Kita dorong bagaimana visanya cepat keluar,” jelas Khairunas.
Kisah lain juga dibagikan Khairunas, saat ada salah seorang jemaah yang jatuh sakit. Saat itu, ia seharusnya berangkat pada kloter awal.
Baca Juga: Bikin Jemaah Haji Indonesia Tercecer, DPR Desak Kemenag-PPIH Gercep Tuntaskan Masalah Syarikah
Namun, petugas menyiasatinya dengan menukar keberangkatan jamaah tersebut.
“Kita upayakan mengganti kloter di bawahnya, jemaah berikutnya yang itu naik ke atas, sehingga tidak terlalu banyak open seat-nya,” jelasnya.
Khairunas juga mengatakan saat ini pihaknya sedang terus melakukan perbaikan pelayanan terutama bagi mereka yang telah berusia lanjut.
Sementara, untuk di luar negeri seperti Saudi baik yang di mekah, Madinah dan di Jeddah, setiap ada laporan langsung dilakukan tindakan korektif.
“Perbaikan-perbaikan sepanjang apa yang ditemukan pada saat pemantauan di lapangan,” katanya.
“Contoh bahwa terkait dengan transportasi. Ada jemaah yang tidak bisa dibawa dari bandara ke hotel, karena beda sarikah kemudian dicarikan solusi bagaimana tim pemantau berkomunikasi dengan tim transportasi di petugas di sana untuk segera mencari solusi-solusinya dan itu langsung dilakukan pada saat itu juga,” Khairunas menambahkan.
Persoalan lain juga tentang katering, Khairunas mengaku pihaknya mendapat keluhan tentang nasi yang berbau goni.
Jadi, di sana ada beras yang dibungkus menggunakan karung plastik dan karung goni. Kemasan yang menggunakan karung goni ini yang mendapatkan keluhan.
“Kemudian langsung ditegur pihak keteringnya kemudian langsung ditegur juga juru masaknya dan besoknya sudah langsung diperbaikan. Itu langkah-langkah langsung diperbaikan seperti itu,” ucapnya.
Persoalan-persoalan lain yang sempat terjadi yakni terpisahnya antara suami dan istri yang berangkat bersamaan.
Mereka terpisah lokasi saat berada di Tanah Suci. Ada juga lansia yang terpisah dengan pihak pendamping saat di Saudi.
“Langkah yang dilakukan adalah memberikan masukan kepada PPIH Arab Saudi bagaimana diupayakan penggabungan jamaah-jamaah ini dan Alhamdulillah itu keluar surat edaran dari PPIH Arab Saudi untuk penggabungan-penggabungan seperti itu,” katanya.
“Ini atas masukan-masukan tindakan-tindakan korektif yang langsung dilakukan oleh tim pemantau di lapangan seperti itu,” lanjutnya.
DPR Minta Kemenag Kerja Keras
Sebelumnya Tim Pengawas (Timwas) Haji 2025 DPR RI meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk betul-betul kerja ekstra untuk melayani jemaah haji Indonesia. Sebab, pihaknya masih mendengar keluhan dari para jemaah yang terpisah, khususnya yang suami-istri dalam satu kloter, tapi secara penginapan terpisah.
"Jadi dari awal kita sudah peringatkan sampai sekarang, terus saya minta kepada Direktorat Jenderal yang mengurusi haji ini harus betul-betul bekerja ekstra dan pastikan tidak ada lagi cerita Jemaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah. Dan ini memang sudah nggak bisa dihindari karena yang kontrak (dengan syarikah) kan mereka (Kemenag)," ujar Cucun kepada media usai Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Selasa (27/5/2025).
Ia menekankan Timwas Haji DPR RI sudah mulai berangkat per hari ini ke Arab Saudi. Keberangkatan gelombang pertama Timwas Haji ini akan segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung, termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
"Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan," jelas Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini.
