Infografis
Suara.com - Pemerintah lewat Kementerian Agama (Kemenag) RI akan mendorong adanya upaya untuk mengatasi masalah jemaah haji yang tercecer saat keberangkatan haji gelombang II.
Upaya tersebut yakni dengan menerapkan adanya sistem One Syarikah, One Kloter agar jemaah haji Indonesia tak terpisah-pisah.
Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
“Kami mendorong untuk menentukan kloter di sana yang berbasis syarikah dengan hotel terdekat dengan menerapkan prinsip One Syarikah One Kloter secara ketat mulai gelombang II. Ini sudah kami lakukan,” kata Hilman.
Jika merujuk pada jadwal keberangkatan kelompok terbang jemaah pada pekan ini, kata dia, sebagian besar telah berada dalam satu kloter yang diurus oleh satu syarikah.
![Dirjen PHU Kemenag, Hilman Latief. [Tangkapan layar]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/28/62267-dirjen-phu-kemenag-hilman-latief.jpg)
“Jadi kalau kami lihat Bapak-Ibu di minggu ini, isi pesawat 494 itu satu syarikah semua Pak dan itu pasti satu hotel semua,” katanya.
Kendati begitu, memang harus diakui, kata dia, masih ditemukan kasus jemaah hingga petugas haji Indonesia yang terpisah.
Hal itu, kata dia, terjadi karena proses penerbitan visa yang bermasalah atau molor.
“Kenapa petugas juga terpisah? Itu pertanyaannya ya. Petugas itu tidak awal-awal, tidak bisa kita visakan di awal. Kita tahu bahwa petugas itu melembatkan tambahan, itu kan di tengah-tengah, menjelang akhir Pak,” katanya.
Baca Juga: Suap Hakim Demi Bebaskan Putranya, Ibunda Ronald Tannur Pede Ngaku Tak Bersalah
Sebelum diberitakan, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah Indonesia segara turun tangan melobi pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan masalah sistem haji Syarikah yang menimbulkan kekacauan.
Jika hal itu tak terselesaikan, kata dia, DPR khawatir pelaksanaan puncak ibadah Haji jemaah Indonesia di Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi kacau.
"Karena itu kami meminta supaya pemerintah melakukan lobi dengan pihak kerajaan terkait dengan haji kementerian haji Saudi dan syarikah-syarikah, supaya keinginan kita utuh di dalam satu kloter," kata Marwan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, sistem syarikah ini menimbulkan masalah.
"Ternyata kebijakan mengambil beberapa syarikat ada problem yang menurut kami bahwa koordinasinya tidak memadai, masih kurang kuat. Andaikan terjadi problem, umpamanya visanya terlambat, sehingga harus dibagi dengan syarikat lain, mestinya kan tidak harus mengikat. Biasalah umpamanya kerjasama antara penerbangan," ujar Marwan Dasopang.
"Ya sama saja sebetulnya, tapi di sana kok terjadi karena dia yang menerbitkan visa, mesti dia yang melayani, itu menjadikan orang terbagi-bagi. Antara suami istri. Kami ingin hari ini menyampaikan supaya jamaah di gelombang kedua penerbangan ini, mereka bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak syarikah," sambungnya.
