Donald Trump 'Usir' Mahasiswa China yang Kuliah di Amerika Serikat?

Suara.com - Kebijakan visa Amerika Serikat bagi mahasiswa China akan diperketat secara agresif. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Rabu (28/5). Pengetatan ini menandai langkah baru dalam upaya pemerintah AS untuk lebih selektif dalam menyaring setiap permohonan visa, khususnya dari China dan Hong Kong.

Perubahan kriteria pemberian visa ini diperkirakan akan berdampak signifikan pada ribuan mahasiswa internasional yang bercita-cita menimba ilmu di perguruan tinggi ternama di Negeri Paman Sam.

Langkah ini mencuat di tengah kekhawatiran yang berkembang di kalangan pejabat AS mengenai potensi ancaman keamanan nasional dan isu-isu geopolitik lainnya. Sejak lama, diketahui bahwa banyak anak pejabat tinggi Partai Komunis China (PKC) menempuh pendidikan di universitas-universitas elite di Amerika Serikat. Sebagai contoh, putri Presiden China Xi Jinping pernah mengenyam pendidikan di Universitas Harvard dengan menggunakan nama samaran dan berhasil lulus pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara elite politik China dengan institusi pendidikan tinggi di AS.

Pada hari yang sama, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyuarakan keprihatinannya terhadap kebijakan penerimaan mahasiswa asing di universitas-universitas terkemuka, seperti Harvard. Trump mengusulkan agar hanya 15 persen dari seluruh mahasiswa baru yang diterima Harvard setiap tahun berasal dari luar negeri.

Ia berpendapat bahwa beberapa mahasiswa asing memiliki potensi "sangat berbahaya" dan dapat menjadi "pembuat onar". Oleh karena itu, ia bahkan meminta Harvard untuk menyerahkan daftar lengkap mahasiswa asing beserta negara asal mereka kepada pemerintah.

 "Banyak warga kita yang ingin masuk ke Harvard dan universitas lain, tetapi tidak bisa karena ada mahasiswa asing di sana," ujar Trump dikutip dari OANA via Antara.

Ia menambahkan, "Saya ingin pastikan mahasiswa asing itu bisa mencintai negara kita." Pernyataan ini mengindikasikan adanya kekhawatiran tentang alokasi kursi bagi warga negara AS di tengah tingginya jumlah mahasiswa internasional.

Data menunjukkan bahwa untuk tahun ajaran 2024–2025, Harvard menerima 6.793 mahasiswa internasional, yang merupakan 27,2 persen dari total jumlah mahasiswa di universitas tersebut. Dari jumlah tersebut, China menjadi penyumbang mahasiswa terbanyak dengan 2.100 orang, diikuti oleh India (790), Korea Selatan (430), Jepang (260), dan Singapura (150). Angka-angka ini menyoroti dominasi mahasiswa dari negara-negara Asia, khususnya China, di salah satu universitas paling prestisius di dunia.

Trump juga menegaskan bahwa Amerika Serikat-lah, bukan negara lain, yang telah berinvestasi besar di universitas yang berlokasi di Massachusetts tersebut. Ia mempertanyakan mengapa institusi-institusi pendidikan terkemuka AS, yang didanai oleh pajak warga Amerika, menerima begitu banyak mahasiswa asing. Sebagai respons, Trump telah membekukan sebagian dana federal untuk Harvard. Ia juga kembali menegaskan keinginannya untuk mengalihkan dana publik tersebut ke sekolah-sekolah kejuruan. Tujuannya adalah agar sekolah-sekolah kejuruan ini bisa menjadi yang terbaik di dunia, melatih keterampilan praktis seperti membuat mobil dan bekerja dengan kecerdasan buatan (AI), yang dianggap lebih relevan untuk kebutuhan tenaga kerja AS.

Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Trump merupakan bagian dari upaya pemerintahannya untuk menekan Harvard agar melakukan perubahan kebijakan yang lebih luas, termasuk dalam perekrutan staf pengajar. Harvard sendiri dituding terlalu liberal dan dituding memendam sentimen anti-Semitisme.

Selain itu, pemerintah AS memang telah memperketat pemeriksaan terhadap mahasiswa asing dengan dalih potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Kekhawatiran ini semakin intens di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara AS dan China.

 Tak hanya itu, pemerintah Trump juga secara terbuka mengecam Harvard dan universitas terkemuka lainnya karena dianggap gagal mencegah aksi protes yang kuat terhadap Israel, yang dituding melakukan pelanggaran terhadap warga sipil di Jalur Gaza, Palestina. Gelombang protes ini telah menimbulkan perdebatan sengit di kampus-kampus AS dan menjadi salah satu faktor yang menambah tekanan pemerintah terhadap institusi pendidikan.

Sebagai konsekuensi dari berbagai alasan ini, jadwal wawancara visa mahasiswa asing di semua kedutaan besar AS di seluruh dunia telah dihentikan sementara. Kebijakan ini secara efektif telah mengaburkan harapan ribuan mahasiswa internasional yang berencana untuk melanjutkan pendidikan mereka di Amerika Serikat, menciptakan ketidakpastian besar bagi masa depan akademik mereka.