Kritik PSI di 100 Hari Pramono-Rano, Soroti Program Job Fair Tak Diketahui Warga

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno telah menjalani 100 hari masa kepemimpinan di Ibu Kota tepat pada Jumat (30/5/2025) hari ini.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana menyoroti kinerja Pramono-Rano yang mengusung program quick wins di 100 hari pertama ini.

William menyebut masih ada sejumlah program Pemprov DKI yang perlu dikritisi karena belum berjalan secara optimal.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).

Ia menyebut program bursa kerja atau job fair yang dinilai belum dikenal luas oleh masyarakat.

Ia merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, yang menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan warga soal program tersebut.

“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” lanjutnya.

William menilai Pemprov DKI harus mengevaluasi pelaksanaan job fair agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit.

“Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.

Ia juga mendorong Pramono Anung untuk aktif berdialog dengan pemangku kepentingan agar kebijakan Pemprov lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” jelasnya.

William berharap komunikasi langsung dengan warga bisa membantu Pemprov DKI menemukan titik lemah pelaksanaan program, sekaligus memperbaikinya.

“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung,"

"Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tambahnya memungkasi.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim menanggapi hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pramono Anung - Rano Karno yang berada di posisi kelima se-Pulau Jawa.

Chico ketika dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (29/5/2025), berpendapat tingkat kepuasan warga Jakarta tidak setinggi daerah lain karena karakter masyarakat cenderung lebih heterogen dan kritis dibandingkan daerah lain.

"Itu tentu berpengaruh pada sikap yang lebih kritis dan tidak mudah puas," katanya sebagaimana dilansir Antara.

Berdasarkan hasil survei tersebut, posisi pertama berhasil ditempati Jawa Barat dengan perolehan nilai Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sebesar 94,7 persen dan wakilnya Erwan Setiawan 61,3 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono X memperoleh nilai 83,4 persen dan wakilnya KGPAA Paku Alam X sebesar 76,0 persen.

Di urutan ketiga, Jawa Timur dengan perolehan nilai kepuasan Gubernur Khofifah Indar Parawansa 75,3 persen dan wakilnya Emil Dardak 71,7 persen. Keempat, Jawa Tengah dengan Gubernur Ahmad Luthfi memperoleh nilai kepuasan 62,5 persen dan wakilnya Taj Yasin Maimoen 61,4 persen.

Posisi kelima, Gubernur Jakarta Pramono Anung memperoleh nilai kepuasan 60 persen dan wakilnya Rano Karno 60,5 persen. Keenam, Banten dengan perolehan nilai kepuasan terhadap kinerja Gubernur Andra Soni sebesar 50,8 persen dan wakilnya Ahmad Dimyati Natakusumah 42,3 persen.

Meskipun hasil survei menunjukkan kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Pramono tidak setinggi wilayah lainnya, kata dia, pihaknya tetap terbuka terhadap kritik dan masukan.

“Namun apapun itu, semua hasil survei khususnya dari lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitas dan integritasnya tentu selalu menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi kami,” kata Chico.

Dia juga menyoroti fakta bahwa Jakarta tetap menjadi magnet urbanisasi terbesar di Indonesia, termasuk dari wilayah Jawa Barat.

Chico menyebut, lonjakan arus balik usai Lebaran menjadi indikasi tingginya minat masyarakat dari luar daerah untuk pindah ke Jakarta.

"Peningkatan warga dari luar Jakarta yang datang ke Jakarta pascamudik lebaran (arus balik) meningkat 150 persen dan paling banyak adalah warga Jawa Barat," katanya.