Suara.com - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengungkapkan, jika Presiden kelima RI Joko Widodo atau Jokowi sudah menyatakan keengganannya ketika ditawari menjadi Ketua Umum PPP.
Rommy mengaku sudah sempat bertemu dengan Jokowi dan menawari untuk menjadi Ketum PPP, hanya saja ditolak.
"Seperdiskusian dengan Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Beliau tidak berminat untuk menjadi ketua umum partai. Termasuk PPP," kata Rommy kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, pertemuannya dengan Jokowi terjadi pada awal tahun lalu.
"Iya (Jokowi menyampaikan). Udah 25 Januari lalu," katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Jokowi lebih merasa nyaman dengan kedudukannya sekarang yang tak berpartai.
"Beliau nyaman dengan kedudukan politiknya yang non partai," ucap dia.
Di sisi lain, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, menilai jika Presiden kelima RI Jokowi tak akan punya masalah ideologi jika jadi ketua umum PPP.
Ia menyebut jika Jokowi jangan diragukan ideologinya soal keislamannya, lantaran disebut dekat dengan ulama.
Baca Juga: Masuk Bursa Caketum, Elite PPP Sebut Jokowi Disenangi Ulama: Buktinya Maruf Amin jadi Wapres
"Saya bisa menyampaikan Pak Jokowi itu sangat dekat dengan ulama. Pak Jokowi itu secara faktanya sangat dekat dengan tokoh-tokoh umat," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, hal itu dibuktikan dengan dipilihnya Maruf Amin sebagai Wakil Presidennya pada periode ke dua kepemimpinannya.
"Apa buktinya? Periode beliau kedua, Pak Jokowi menjadikan kiyai maruf Amin sebagai Wapres. Benar kan? Itu fakta kan?," ujarnya.
"Pak Maruf Amin itu siapa? Sosok ulama besar, ketua umum MUI," sambungnya.
Sebelumnya, Ade menyampaikan, soal nama Presiden kelima RI Joko Widodo atau Jokowi diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum PPP.
Ia mengatakan, semua berawal dari keinginan PPP bangkit dari keterpurukan di Pemilu 2024.
Akhirnya ada pembicaraan PPP membuka opsi untuk mengambil caketum dari eksternal juga.
"Ya karena tadi tuh muncul nama-nama yang beredar saat ini. Nah terus ada yang mendiskusikan ya. Kenapa tidak Pak Jokowi saja? Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi mempartai," kata Ade kepada Suara.com, Jumat (30/5/2025).
Ia mengatakan, usulan itu sejalan ketika Jokowi juga kekinian sudah independen.
"Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi menjadi presiden. Pak Jokowi kan hari ini tidak lagi memegang jabatan apapun. Jadi kan dia cukup banyak waktu. Dia saat ini independen. Tidak terikat dari kepemimpinan partai-partai tertentu," katanya.
Belum lagi, kata dia, ada suasana kebatinan yang dimiliki Jokowi dianggap luar biasa.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy alias Gus Rommy, menyampaikan, kekinian sudah 8 nama sebagai kandidat caketum PPP diantaranya 3 dari internal dan 5 dari eksternal.
"Internal: Sandi Uno, Sekjen Arwani & Gus Yasin. Dari Eksternal: Gus Ipul, Dudung Abdul Rahman, Amran Sulaiman, Marzuki Alie, dan Agus Suparmanto," ungkapnya.
"Tentu nama-nama yang muncul tingkat agresivitasnya berbeda. Ada yang sudah sosialisasi dengan DPW atau DPC. Ada yg baru sowan para sesepuh ulama. Ada yang sudah konsolidasi. Ada yang sudah niat, kemudian ngerem. Bahkan ada yang diunggulkan tapi masih ditunggu kesediannya. Tapi setidaknya komunikasi itu ada. Baik dengan saya sendiri atau dengan pengurus DPP lainnya. Intinya, dinamika menuju muktamar ini menuju 1 arah: mencari Ketua Umum baru," sambungnya.
Waketum PPP Kritik Rommy Jadi Penjaja Partai
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP Rusli Effendi mengingatkan kepada kader untuk menjaga muruah partai, dan mengkritik aksi M. Romahurmuziy (Rommy) yang menawarkan jabatan ketua umum kepada orang-orang dari luar PPP untuk Muktamar X mendatang.
Menurut Rusli, banyak calon dari internal PPP yang mumpuni dan pantas untuk menjadi ketua umum.
"Saya pastikan sebagai kader yang bergerak dari bawah, calon dari internal PPP masih mumpuni dan pantas, tentunya tidak kalah dengan tokoh-tokoh eksternal," kata Rusli Effendi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Rusli mengatakan, hal itu ketika merespons aksi Rommy yang membujuk sejumlah tokoh untuk maju sebagai Ketua Umum PPP. Dari beberapa tokoh itu, salah satunya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurut Rommy, Amran memenuhi kriteria untuk memimpin PPP, baik dari sisi ketokohan maupun logistik.
Rommy menilai Amran memiliki etos kerja yang baik karena diyakini berhasil menakhodai Kementerian Pertanian pada era presiden ke-7 RI Joko Widodo maupun Presiden RI Prabowo Subianto. Selain itu, latar belakang Amran yang juga pengusaha dianggap dapat mendukung PPP maju, terutama dari sisi logistiknya.
Terlepas dari usahanya membujuk Amran, Rommy menyebut Amran saat ini masih wait and see.
"Pak Amran masih wait and see. Murni disebabkan kesibukan beliau yang memiliki beban berat sebagai tulang punggung program kedaulatan pangan pemerintah," kata Rommy kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/5).
Namun, aksi Rommy membujuk pihak luar menjadi ketua umum partai itu disebut tidak etis oleh Waketum PPP Rusli Effendi.
"Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai, dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan," kata Rusli.
Walaupun demikian, Rusli menyebutkan PPP tetap terbuka manakala ada pihak luar yang ingin bergabung menjadi kader, tetapi ada mekanisme yang harus diikuti.
Ia mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik kalau ada tokoh yang mau bergabung bersama dan berjuang untuk membangun bangsa.
"Ahlan wa sahlan. Akan tetapi, tentu semua ada mekanismenya, kalau di PPP ada AD/ART. Saya rasa tidak hanya PPP yang memiliki mekanisme, tetapi partai lain atau di setiap organisasi mana pun punya," kata Waketum PPP itu.
