Ini Peluang dan Tantangan Jokowi jika Jadi Ketum PSI Atau PPP, Bakal Untung Atau Buntung?

Dwi Bowo Raharjo | Bagaskara Isdiansyah | Suara.com

Senin, 02 Juni 2025 | 12:49 WIB
Ini Peluang dan Tantangan Jokowi jika Jadi Ketum PSI Atau PPP, Bakal Untung Atau Buntung?
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi tengah jadi sorotan usai diusulkan menjadi calon ketua umum PPP dan juga PSI. (Foto dok. Antara)

Suara.com - Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi kekinian jadi buah bibir usai diusulkan menjadi calon ketua umum PPP dan juga PSI.

Namun bagaimana peluang Jokowi memimpin salah satu partai tersebut?

Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono pun membeberkan sejumlah catatannya.

Pertama, Kristian membeberkan pandangannya soal peluang Jokowi menjadi ketua umum PSI.

"PSI merupakan partai dengan citra “anak muda” dan reformis, yang selama ini mengidentifikasikan diri dengan narasi pro-Jokowi. Dengan masuknya Jokowi, PSI bisa mendapat suntikan elektabilitas dan legitimasi yang signifikan, serta lebih mudah menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029 nanti," kata Kristian kepada Suara.com, Senin (2/6/2025).

Ia mengatakan, struktur PSI yang masih relatif longgar memungkinkan Jokowi memiliki ruang manuver besar dalam melakukan konsolidasi internal dan rebranding partai.

Adapun tantangannya yang akan dihadapi Jokowi jika menjadi ketua umum PSI, kata dia, yakni PSI belum memiliki infrastruktur politik yang benar-benar mengakar kuat di tingkat daerah di seluruh wilayah Indonesia.

"Partai ini cenderung diasosiasikan dengan “elit Jakarta” sehingga akan menuntut strategi ekspansi yang masif untuk menjangkau konstituen yang lebih luas, terutama pemilih tradisional di luar Jawa," ujarnya.

Kemudian, kata dia, Jokowi akan dianggap terlalu dominan dan pragmatis jika masuk ke partai yang belum mapan secara ideologis, sehingga bisa mengundang kritik dari berbagai kalangan.

Sementara Kristian juga membeberkan peluang Jokowi menjadi ketua umum PPP.

"PPP adalah partai lama dengan sejarah panjang dan jaringan struktural hingga ke akar rumput, khususnya di kalangan santri dan masyarakat pesantren. Masuknya Jokowi bisa mengangkat kembali citra PPP yang selama ini mengalami stagnasi elektoral," katanya.

Menurutnya, jika Jokowi menjadi ketua umum partai Kakbah itu bisa menjadi jembatan antara kalangan nasionalis dan Islam moderat dalam tubuh internal partai.

Di sisi lain, kata dia, Jokowi juga akan menghadapi tantangan jika menjadi ketua umum PPP.

"PPP memiliki basis ideologis Islam yang kuat, sehingga sosok Jokowi yang berasal dari latar belakang nasionalis bisa menghadapi resistensi internal dari elite dan akar rumput," ujarnya.

Kemudian, kata dia, secara kultural dan struktural PPP sudah lebih kompleks, sehingga tidak mudah bagi tokoh eksternal seperti Jokowi untuk langsung menguasai kendali partai tanpa konflik internal.

"Bisa muncul tudingan politisasi agama atau kooptasi terhadap partai berbasis Islam untuk kepentingan pragmatis apabila Jokowi menjadi Ketum PPP," katanya.

Lebih lanjut, menurutnya, Jokowi harus berhitung matang antara memperkuat legasi atau justru mengaburkan pencapaiannya sebagai presiden dengan pilihan menjadi ketum PSI atau PPP.

"Secara strategis, pilihan antara PSI dan PPP akan menentukan arah transformasi citra Jokowi ke depan. Jika masuk PSI, Jokowi akan memperkuat citra sebagai pembaharu dan mentor politik generasi muda," katanya.

"Jika masuk PPP, ia akan diposisikan sebagai tokoh pemersatu antara nasionalisme dan Islam moderat, yang tentu lebih kompleks secara politis namun berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih besar secara nasional," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Partai PPP, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, jika adanya usulan nama Joko Widodo atau Jokowi sebagai kandidat calon ketua umum PPP memang sengaja digulirkan.

Menurutnya soal keputusan akhir tetap berada di tangan Jokowi.

Hal itu disampaikan Ade menanggapi soal nama Jokowi juga diusulkan menjadi calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ya, ini kan lontaran, ini kan masukan, ini kan gagasan, ini kan pendapat. Biarkan saja ini bergulir, biarkan saja ini mengalir, biarkan saja ini berkembang," kata Ade kepada Suara.com, Sabtu (31/5/2025).

Menurutnya, menjelang Kongres atau Muktamar partai wajar jika selalu muncul usulan-usulan.

"Kan keputusan itu nanti ada di Pak Jokowi. Begitu, biarkan saja ini berkembang," katanya.

Kendati begitu, Ade tetap mendoakan agar Jokowi mau menerima pinangan sebagai calon ketua umum PPP.

Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat ditemui di kediamannya, Rabu (28/5/2025). [Suara.com/Ari Welianto]
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). [Suara.com/Ari Welianto]

"Insya Allah kami mendoakan, ada hidayah dari Allah SWT menjadikan Pak Jokowi memilih hatinya kepada PPP. Kami berikhtiar," ujarnya

"Kita biarkan Pak Jokowi yang memilih sesuai dengan suasana kebatinannya. Biarkan Pak Jokowi yang menentukan sikapnya. Nggak usah kita ganggu itu. Begitu," sambungnya.

Respons Jokowi

Sebelumnya, Jokowi menanggapi santai isu bakal didorong maju sebagai Ketua Umum PSI. Dirinya masih mengkalkulasi jika ikut akan kalah.

"Ya masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah," terangnya saat ditemui, Rabu (14/5/2025).

Meski namanya dikaitkan maju sebagai calon Ketua Umum PSI, Jokowi mengaku hingga saat ini belum mendaftar. Karena waktu pendaftaran masih panjang sampai Juni 2025 nanti.

"Belum (mendaftar), kan masih panjang sampai Juni. Seingat saya masih sampai Juni," ungkap dia.

Ketika disinggung kalau mendaftar maka akan bersaing dengan Kaesang Pangarep, Jokowi menyebut tidak tahu.

"Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!

Disebut Ancaman Bagi Konservasi, PSI Tolak Wacana Pramono Bikin Pulau Kucing: Langgar Aturan!

News | Senin, 02 Juni 2025 | 12:37 WIB

PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

News | Senin, 02 Juni 2025 | 08:46 WIB

Ahli Digital Forensik Ragukan Keahlian Rismon Sianipar Analisis Ijazah Jokowi, Beberkan Fakta Ini

Ahli Digital Forensik Ragukan Keahlian Rismon Sianipar Analisis Ijazah Jokowi, Beberkan Fakta Ini

News | Minggu, 01 Juni 2025 | 11:13 WIB

Ramai Dorongan Eksternal Seperti Jokowi Jadi Ketum PPP, GPK Beberkan Celahnya

Ramai Dorongan Eksternal Seperti Jokowi Jadi Ketum PPP, GPK Beberkan Celahnya

News | Minggu, 01 Juni 2025 | 11:03 WIB

Jokowi Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ternyata Belum Ada Satupun Pengurus Partai Kabah yang Respons

Jokowi Diusulkan Jadi Caketum PPP, Ternyata Belum Ada Satupun Pengurus Partai Kabah yang Respons

News | Sabtu, 31 Mei 2025 | 19:14 WIB

Terkini

Respons Isu di Media Sosial, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Sesuai Aturan

Respons Isu di Media Sosial, Pemprov DKI Jakarta Pastikan Penggunaan Kendaraan Dinas Sesuai Aturan

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 11:46 WIB

Arus Balik Lampaui Keberangkatan, KAI: Jakarta Diserbu 50 Ribu Penumpang Kereta per Hari

Arus Balik Lampaui Keberangkatan, KAI: Jakarta Diserbu 50 Ribu Penumpang Kereta per Hari

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 11:38 WIB

Arus Balik Masih Padat, Rekayasa Lalu Lintas di Tol Trans Jawa Berlanjut Jumat 28 Maret

Arus Balik Masih Padat, Rekayasa Lalu Lintas di Tol Trans Jawa Berlanjut Jumat 28 Maret

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 11:26 WIB

HUT ke-12, TransJakarta Banting Harga Jadi Rp12, Ini Syaratnya!

HUT ke-12, TransJakarta Banting Harga Jadi Rp12, Ini Syaratnya!

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 11:12 WIB

Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana

Pemerintah Percepat Pembangunan Huntap Bagi Masyarakat Terdampak Bencana

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 11:03 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Jakarta, Polda Metro Siapkan Pengamanan Rute VVIP

PM Malaysia Anwar Ibrahim Kunjungi Jakarta, Polda Metro Siapkan Pengamanan Rute VVIP

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 10:57 WIB

Mengukur Mikroplastik Tak Semudah Dikira, Studi Soroti Tantangan dan Jalan Keluarnya

Mengukur Mikroplastik Tak Semudah Dikira, Studi Soroti Tantangan dan Jalan Keluarnya

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 10:55 WIB

Korlantas Polri Berlakukan One Way Lokal KM 132KM 70, Ini Skema Bertahapnya

Korlantas Polri Berlakukan One Way Lokal KM 132KM 70, Ini Skema Bertahapnya

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 10:51 WIB

Antisipasi Kepadatan Angkutan Berat, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tanjung Priok

Antisipasi Kepadatan Angkutan Berat, Polda Metro Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Tanjung Priok

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 10:49 WIB

Blusukan Prabowo ke Bantaran Rel Senen Dinilai Lebih Spontan, Pengamat Bandingkan dengan Gaya Jokowi

Blusukan Prabowo ke Bantaran Rel Senen Dinilai Lebih Spontan, Pengamat Bandingkan dengan Gaya Jokowi

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 10:41 WIB