REGIONAL:
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara soal kekhawatiran terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di sektor industri perhotelan. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) terkait hal itu.
Pramono mengatakan perlu segera dicarikan solusi konkret agar gelombang PHK tidak terjadi.
"Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah berkomunikasi juga dengan PHRI supaya tidak ada PHK massal," kata Pramono di Jakarta Utara, Senin (2/6/2025).
Menurut Pramono, langkankrh koet yang perlu dilakukan adalah dengan memperbanyak agenda dan kegiatan di Jakarta. Strategi ini dinilai bisa menghidupkan kembali industri perhotelan yang sempat lesu akibat tekanan ekonomi.
"Kenapa itu kami lakukan? Kami memperbanyak event. Kalau teman-teman pelajari, event di Jakarta sekarang ini kan banyak bangat, mulai dari lari, bulan ini aja ada tiga atau empat lari," ujarnya.
"Kemudian event-event musik yang dulu belum ada seperti Soundfest tiba-tiba ada. Kemudian kalau Java Jazz kan memang sudah ada," tambahnya.
Dengan bertambahnya jumlah acara, okupansi hotel pun ikut terdongkrak. Situasi ini diharapkan bisa menjadi penyelamat industri perhotelan yang menjadi salah satu sektor terdampak kondisi ekonomi.
"Nah dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan," tutur Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menyebutkan bahwa secara nasional, arah kebijakan pemerintah pusat juga mulai longgar terhadap sejumlah pembatasan yang sebelumnya diberlakukan. Hal itu membuka peluang pemulihan ekonomi, termasuk di sektor jasa dan pariwisata.
"Saya yakin, saya melihat sekarang ini apalagi di Pemerintah Pusat sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi pengetatan ini, apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus," paparnya.
Dengan melihat tren tersebut, ia optimistis roda perekonomian Jakarta, terutama dari sektor pariwisata dan perhotelan akan kembali berjalan dengan stabil. Pemprov DKI, kata Pramono, berkomitmen memberikan dukungan penuh.
"Artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu," katanya.
Diberitakan sebelumnya, industri perhotelan di Jakarta berada dalam tekanan berat. Penurunan tingkat hunian, lonjakan biaya operasional, dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal mulai membayangi pelaku usaha di sektor ini.
Berdasarkan survei yang dirilis Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Daerah Khusus Jakarta (BPD PHRI DK Jakarta) pada April 2025, sebanyak 96,7 persen hotel melaporkan penurunan okupansi selama triwulan pertama 2025. Kondisi tersebut berdampak langsung pada stabilitas operasional dan tenaga kerja.
Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono, mengungkapkan bahwa tekanan terjadi dari berbagai sisi. Tak hanya pendapatan yang menurun, beban biaya juga meningkat drastis.
Salah satu penyebab krusial adalah melemahnya pasar dari segmen pemerintahan, yang disebut sebagai penyumbang penurunan tertinggi oleh 66,7 persen responden. Efek kebijakan pengetatan anggaran pemerintah berdampak langsung terhadap tingkat okupansi hotel.
Situasi ini diperparah dengan lemahnya kontribusi wisatawan mancanegara (wisman). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 2019 hingga 2023, rata-rata kunjungan wisman ke Jakarta hanya menyumbang 1,98 persen dibanding wisatawan domestik.
“Ketidakseimbangan struktur pasar menunjukkan perlunya pembenahan strategi promosi dan kebijakan pariwisata yang lebih efektif untuk menjangkau pasar internasional,” ujar Sutrisno dalam keterangannya, Jumat (30/5/2025).
Selain pasar yang menyusut, biaya operasional juga melonjak. Tarif air dari PDAM naik hingga 71 persen, harga gas meningkat 20 persen, dan Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 9 persen. Di tengah kondisi tersebut, banyak hotel terpaksa melakukan efisiensi hingga pengurangan tenaga kerja.
Sebanyak 70 persen responden menyatakan siap melakukan PHK sebesar 10 hingga 30 persen, jika tidak ada langkah intervensi konkret dari pemerintah.
Masalah lain yang membelit pelaku industri adalah kompleksitas regulasi dan sertifikasi. Proses birokrasi yang panjang, perizinan berlapis, dan biaya yang tidak transparan dinilai menyulitkan pengusaha, mulai dari izin lingkungan hingga sertifikat laik fungsi dan izin minuman beralkohol.
Kondisi ini berpotensi membawa dampak sistemik. Berdasarkan data BPS, sektor hotel dan restoran menyumbang sekitar 13 persen pendapatan asli daerah DKI Jakarta dan menjadi sandaran lebih dari 603 ribu tenaga kerja di sektor akomodasi dan makanan-minuman pada 2023.
Lesunya industri perhotelan juga menyeret sektor lain yang terkait langsung, seperti UMKM, pertanian, logistik, hingga kesenian dan budaya, yang selama
TERPOPULER
