REGIONAL:
Suara.com - Sampai saat ini, penyelengaraan Kongres Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum dilaksanakan.
Lantaran itu, banyak spekulasi yang beredar bahwa kongres partai yang identik dengan warna merah tersebut bakal digelar setelah proses hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kelar.
Salah satunya disampaikan Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli.
Menurutnya, proses hukum Hasto Kritiyanto terkait kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD dan perintangan penyidikan bisa menjadi faktor penentu digelarnya Kongres PDIP.
"Bisa menjadi salah satu faktor untuk fokus agar persoalan pak Hasto selesai. Energi dan tenaga dicurahkan untuk membela pak Hasto," kata Lili kepada Suara.com, Senin 2 Juni 2025.
Menurutnya, hal itu wajar lantaran Hasto sebagai Sekjen juga dianggap telah banyak memberikan kontribusi ke partai.
"Sebagai sekjen partai yang sudah banyak memberikan kontribusi pada partai, memang layak harus mendapat atensi yang tinggi dari partai, jangan dibiarkan berjuang sendirian," katanya.
"Istilahnya jangan sampai terjadi 'habis manis sepah dibuang'," sambungnya.
Sementara di sisi lain, ia mengatakan, memang belum digelarnya juga Kongres oleh PDIP menjadi pertanyaan besar publik.
"Ini juga yang menjadi tanda tanya banyak orang, mengapa kongres pdip belum ada jadwal yang tetap, masih di tunda," katanya.
"Memang bulan Juni ini bulan bung Karno. Bulan Juni merupakan momentum yang baik untuk menjaga ingatan publik akan peran dan jasa bung Karno dalam merumuskan Pancasila," ucapnya.
"Namun belum ada kabar juga akan dilaksanakan pada bulan Juni ini," sambungnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menegaskan bahwa arus bawah partai sudah menghendaki agar Megawati Soekarnowati kembali menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode selanjutnya.
Dengan begitu, pelaksanaan kongres PDIP nantinya hanya untuk mengukuhkan Megawati sebagai ketua umum.
Hal tersebut disampaikan Djarot menanggapi pertanyaan berkaitan pelaksanaan kongres PDIP pada tahun ini.
"Selalu saya sampaikan bahwa arus bawah ya itu menghendaki ketua umum tetap Ibu Megawati Soekarnoputri sehingga kongres tinggal mengukuhkan beliau sebagai ketua umum dan diberikan kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan dpp periode 2025-2030," kata Djarot di halaman parkir Masjid At Taufiq, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu 1 Juni 2025.
Namun dirinya mengenai kapan waktu pelaksanana kongres, Djarot menegaskan hal tersebut menunggu keputusan Megawati.
"Kongres tunggu keputusan ketua umum karena anggaran dasar rumah tangga itu menyebutkan bahwa yang menentukan kapan kongres dilaksanakan adalah ketua umum," kata Djarot.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto hingga saat ini masih menjalani rangkaian persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Hasto didakwa melakukan perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian PAW Anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.
Sementara di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
TERPOPULER