Kasus penggusuran juga menjadi perhatian koalisi masyarakat sipil.
Sepanjang lima bulan pertama 2025, tercatat tujuh penggusuran tanpa musyawarah dan putusan pengadilan, mengacu pada Pergub 207/2016 yang hingga kini belum dicabut.
"Selama Pergub 207/2016 masih berlaku, warga Jakarta akan terus hidup dalam ketakutan akan penggusuran," kata Perwakilan Urban Poor Consortium (UPC), Guntoro.
Selain itu, Alif Fauzi Nurwidiastomo menyebut bahwa Jakarta saat ini dinilai tertinggal dalam menjamin akses bantuan hukum.
Hingga saat ini, Pemprov DKI belum menerbitkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, berbeda dengan daerah lain seperti Banten dan Jawa Barat.
“Birokrasi Jakarta yang buruk dan pilih kasih ini merugikan warga. Pemprov DKI harus bertanggung jawab memastikan pelayanan publik yang adil dan menjamin hak atas bantuan hukum,” jelasnya.
Koalisi menegaskan bahwa meski 100 hari bukan waktu cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan, sudah cukup untuk menunjukkan arah kebijakan.
Sayangnya, arah yang ditempuh Pramono-Rano dinilai belum berpihak pada warga maupun keberlanjutan kota.
Lantaran itu, mereka mendesak Pemprov DKI untuk membuka ruang partisipasi publik, memperkuat perlindungan lingkungan, dan membangun Jakarta yang lebih adil dan layak huni.
Baca Juga: Respons Santai Pramono Soal Rencana Pulau Kucing Tuai Kritikan
