Suara.com - Peneliti Trend Asia Zakki Amali mengungkapkan ada 59 rute perjalanan komisioner Komisi Pemilihan Umum (RI) dengan menggunakan jet pribadi untuk melakukan monitoring distribusi logistik. Dia menjelaskan 59 rute itu dilakukan untuk menjangkau 40 daerah.
“Beberapa waktu lalu, KPU juga mengakui di media bahwa dia terbang ke sejumlah rute. Ada total 31 rute sedangkan temuan kami ada total 59 rute,” kata Zakki di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (4/6/2025).
“Jadi, masih ada selisih yang cukup tinggi sehingga KPU masih kami anggap tidak terbuka untuk transparansi anggarannya,” tambah dia.
Dia mengungkapkan lebih dari 60 persen daerah tujuan yang perjalanannya ditempuh dengan jet pribadi bukan merupakan daerah tertinggal dan terluar.
Adapun daerah dengan rute perjalanan Komisioner KPU RI dengan jet pribadi terdiri dari Banggai, Bau Bau, Belitung, Buru, Enggano, Kepulauan Selayar, Kepulauan Talaud, Morotai, Muna Barat, Nunukan, Sangihe, Tanjung Selor, Wakatobi, Jayawijaya, dan Sorong.
Selain itu, daerah lainnya ialah Bali, Banjarmasin, Banyuwangi, Batulicin, Jakarta Selatan, Jayapura, Kuala Lumpur, Labuan Bajo, Lombok, Malang, Manado, Manokwari, Medan, Merauke, Padang Lawas Utara, Palembang, Sintang, Surabaya, Tabalong, Tana Toraja, Bima, Timika, Ternate, dan Mukomuko.
“Kami tidak melihat sama sekali urgensi dan sama sekali alasan untuk penerbangan tersebut. Kalau kita melihat beberapa foto-fotonya di sosial media KPU, mereka itu dalam tanda kutip seperti orang piknik. Menggunakan polo shirt terus pakai topi, menggunakan Fortuner dalam KPU-KPU Provinsi di Papua. Tampak seperti sedang vacation, tapi dengan uang negara,” tutur Zakki.
Lebih lanjut, dia mempersoalkan anggaran untuk pengadaan sewa jet pribadi KPU yang mencapai Rp 46 miliar. Sebab, dia menghitung anggaran untuk 59 rute perjalanan itu seharusnya hanya Rp 15,5 miliar.
“Jadi ada gap (jarak) sekitar Rp 30,5 miliar yang menurut saya tidak relevan dan tidak terkait dengan pengeluaran,” ujar Zakki.
Baca Juga: Desak BPK Usut Aliran Dana KPU Sewa Jet Pribadi hingga Apartemen, Koalisi Sipil: Kok Boros Amat
Dia menjelaskan angka itu didapat melalui penghitungan jumlah terbang per jam, unsur ground handling, unsur pajak, dan keuntungan vendor.
“Nah kami sudah memasukkan semua kriteria, itu nilainya sekitar Rp 15,5 miliar,” tandas Zakki.
Desak BPK Usut Anggaran KPU
Dalam kesempatan yang sama, Transparency International (TI) Indonesia turut mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap anggaran KPU untuk menyewa apartemen, mobil dinas, dan jet pribadi untuk perjalanan dinas.
TII bersama Themis Indonesia, dan Trend Asia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi sudah menyampaikan melaporkan ke BPK terkait dugaan kejanggalan anggaran pengadaan sewa jet pribadi di KPU RI pada Pemilu 2024.
"Tentu kami berharap banget mumpung BPK masih melakukan audit administratif, kami minta kawan-kawan BPK itu untuk mendalaminya semua pengadaan barang dan jasa lewat pendekatan audit investigatif,” kata Peneliti TI Indonesia Agus Sarwono di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu.
