Infografis
Suara.com - Proses pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memasuki tahap akhir. Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (4/6/2025), Satgas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih mulai mematangkan langkah strategis selanjutnya guna memperkuat keberlanjutan inisiatif tersebut.
Rakortas tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono.
Hadir dalam rapat ini sejumlah pejabat tinggi lintas kementerian, termasuk Wakil Menteri BUMN Kartika Wiratmojo, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, serta wakil dari Kementerian Dalam Negeri, sertaKementerian Kelautan dan Perikanan yang turut bergabung melalui sambungan virtual.
Dalam paparannya, Ferry menyampaikan bahwa proses musyawarah desa untuk pembentukan koperasi telah mencapai angka signifikan.
"Pelaksanaan musyawarah desa per hari ini sudah 78.719, pengesahan badan hukum sudah hampir 20 ribu," ungkapnya di hadapan para peserta rapat.
Selain itu, Satgas juga telah memulai pembuatan mock-up koperasi desa sebagai model percontohan yang akan diterapkan di berbagai daerah. Langkah ini diambil untuk mempercepat proses implementasi serta memberikan gambaran riil kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait operasional koperasi tersebut.
Lebih lanjut, Satgas tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diminta untuk melakukan verifikasi terhadap aset-aset yang dapat digunakan sebagai bagian dari ekosistem koperasi. Verifikasi ini menjadi krusial dalam memastikan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan koperasi secara menyeluruh.
"Satgas provinsi kabupaten kota juga diminta untuk melakukan verifikasi aset yang bisa digunakan," ujar Ferry sebagaimana dilansir Antara.
Ferry menambahkan, pembiayaan menjadi salah satu fokus utama dalam tahap lanjutan ini. Untuk itu, pihaknya menggandeng sejumlah lembaga strategis guna menyusun skema pendanaan koperasi desa secara terpadu.
Baca Juga: Kemendagri Siap Fasilitasi Bimtek untuk Kepala Desa dan Pengurus Kopdeskel Merah Putih
“Kami juga hari ini mengadakan rapat dengan Kemenkeu, Kementerian BUMN serta Himbara untuk mematangkan skema pembiayaan koperasi desa,” katanya.
Langkah-langkah ini diharapkan dapat mempercepat integrasi koperasi dalam struktur perekonomian desa serta memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan berbasis kemandirian dan gotong royong.
Proyeksi Untung Rp 50 Triliun
Sementara itu, Mentari Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memproyeksikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp 50 triliun dalam setahun dengan menggantikan peran tengkulak dalam penyerapan gabah petani.
Mentan di Jakarta pada Rabu (4/6) mengatakan, jika Kopdes Merah Putih mengambil alih peran perantara atau tengkulak dan mendapatkan keuntungan Rp50 triliun, maka ada Rp263 triliun yang bisa dinikmati langsung oleh petani dan konsumen.
Dia menyampaikan bahwa pihaknya sempat melakukan penghitungan mengenai hal tersebut.
"Kalau ini terjadi artinya apa? Middleman-nya katakanlah ada untung Rp313 triliun di tengah. Kalau koperasinya katakanlah sebagai nanti middleman, itu untung Rp50 triliun, artinya ada Rp263 triliun yang dinikmati konsumen dan produsen," kata Mentan sebagaimana dilansir Antara.
Menurutnya, ketimpangan antara penghasilan petani dan tengkulak sangat besar, karena petani hanya memperoleh Rp1 juta hingga Rp1,5 juta per bulan, sementara tengkulak bisa meraup hingga melebihi angka tersebut.
Ia mencontohkan, dari selisih harga gabah Rp2.000 per kilogram, potensi keuntungan perantara dari total produksi padi nasional bisa mencapai Rp42 triliun hanya sampai bulan Mei 2025.
Ia juga menyoroti selama ini petani hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan per orang dari usaha tani, padahal jumlah petani padi Indonesia diperkirakan mencapai 100 juta orang.
"Kami pernah hitung, harga di tingkat petani dengan konsumen, antara petani dengan konsumen itu mendapatkan Rp313 triliun satu tahun. Nah, inilah nanti kita bangun koperasi. Koperasi adalah memotong rantai pasok. Nantinya dari produsen ke koperasi, koperasi ke konsumen," jelas Mentan.
Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan jelas melalui berbagai kebijakan seperti penambahan pupuk subsidi, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani menjadi Rp6.500 per kg, perbaikan irigasi, dan pendampingan intensif agar petani tidak berjalan sendiri.
Mentan menekankan solusi untuk memangkas rantai distribusi adalah memperkuat Kopdes Merah Putih yang akan memangkas tahapan distribusi dari delapan menjadi hanya tiga tahap.
"Itu nanti posisinya (tengkulak) digantikan dan kalau itu Insya Allah terealisasi semua, sudah sempurna, ini kan baru kita berjalan. Tentu produsen kesejahteraannya meningkat, yaitu petani, kemudian konsumennya juga daya belinya naik," kata Mentan.
