Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas mengatakan Indonesia belum cocok untuk membangun kasino atau melakukan legalisasi judi seperti di Malaysia dan Uni Emirat Arab.
Hasbiallah mengatakan meski ketiga negara itu sama-sama punya penduduk mayoritas beragama Islam, tapi ada beberapa faktor yang membedakan Indonesia dan Uni Emirat Arab soal legalisasi judi atau membangun kompleksi judi legal seperti kasino.
Salah satunya karena iman orang Islam Malaysia dan Uni Emirat Arab lebib kuat ketimbang manusia Nusantara
"Agamanya (Malaysia dan Uni Emirat Arab) lumayan kuat," terang Hasbiallah ketika berbicara dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Hukum di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).
Selain itu, menurutnya karekteristik masyarakat Islam di Indonesia berbeda dengan kedua negara itu yang lebih teredukasi. Legalisasi kasino di Indonesia dapat mengakibatkan kerusakan sosial.
Sebagaimana diketahui Malaysia dan Uni Emirat Arab merupakan negara Islam yang melokalisasi perjudian dengan membangun kasino.
"Sama Islamnya, Malaysia Islam, Uni Emirat Arab Islam, tapi pendidikannya berbeda," ujar Hasbi.
Di dua dunia negara tersebut lokalisasi perjudian ditujukan bagi wisatawan asing, bukan ditujukan kepada masyarakat lokal. Kedua negara itu menerapkan aturan yang tegas bagi warga negaranya untuk tidak masuk ke kawasan perjudian.
"Kesadaran masyarakat ada. Mereka kalau enggak punya duit buat apa mereka main," ujarnya.
Baca Juga: Legalisasi Kasino di Indonesia: Cuan atau Kutukan?
Karena karakteristik yang berbeda dengan kedua negara itu, dia khawatir bahwa kasino yang dilegalkan di Indonesia, justru yang bermain adalah masyarakat lokal.
"Nah kalau di Indonesia kita buka, kita bukan merusak ke orang lain, kita merusak ke diri sendiri. Karena kesadaran pemikiran orang kita belum ada," ujarnya.
Hasbi tak menampik bahwa masyarakat Indonesia banyak yang berjudi, apalagi perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp 1.200 triliun pada 2025 berdasarkan laporan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Angka itu diakuinya tergolong fantastis, dan sayangnya uang itu lari ke luar negeri, tapi bukan berarti dapat dijadikan dasar untuk melegalkan perjudian di Indonesia.
Dia menyebut besarnya nilai transaksi itu, karena lemahnya penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia. Menurutnya tidak ada kepastian hukum dan ketegasan dari pemerintah, meski sudah jelas termuat dalam Undang-Undang dan KUHP.
"Kalau aparat penegak hukum punya ketegasan enggak ada itu kita hilang sampai seribu triliun," tegas Hasbi.
Dia pun tak setuju soal legalisasi judi di Indonesia. Menurutnya, jika alasannya karena negara mengalami defisit, terdapat banyak sektor yang masih dapat dioptimalkan. Misalnya, mengoptimalkan pengambilan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
"Kita tidak perlu melegalkan judi, soal negara hari ini defisit tidak punya uang, karena memang seharusnya aparat penegak hukum ini (mengoptimalkan pengembalian kerugian negara), berapa banyak bawa uang korupsi, lima sampai 300 triliun itu sudah balik belum?" kata Hasbi.
Sebelumnya wacana legalisasi kasino kembali mencuat di Indonesia pada bulan lalu. Isu ini muncul usai pernyataan Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, dalam rapat dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan pada 8 Mei lalu.
Dalam rapat itu, Galih mendorong pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang baru. Ia menilai, negara tak bisa terus bergantung pada pendapatan dari shukuektor sumber daya alam.
Galih mencontohkan langkah Uni Emirat Arab yang berencana membangun kasino, meski negara tersebut berbasis Islam. Menurutnya, ini bentuk keberanian berpikir di luar kotak.
"Coba negara Arab jalanin kasino. Itu maksudnya mereka out of the box, lembaga dan kementerian/lembaganya out of the box," ucap Galih.
Ia menjelaskan, negara seperti UEA tengah berupaya lepas dari ketergantungan pada minyak. Salah satunya dengan mengembangkan sektor pariwisata, termasuk melalui kasino.
“Dari sumber daya alam ke jasa, khususnya jasa sosial dan wisata,” kata Galih.
