Menuju Transisi Energi: Saatnya Indonesia dan Tiongkok Bersinergi untuk Masa Depan Hijau

Suara.com - Di usia ke-75 hubungan diplomatik Indonesia dan Tiongkok, kerja sama kedua negara kini dihadapkan pada tantangan dan peluang baru. Bukan lagi sekadar ekonomi dan perdagangan, tetapi menyentuh isu global yang mendesak: transisi energi dan perubahan iklim.

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa momen ini tepat untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-Tiongkok demi mempercepat pengembangan energi bersih dan pembangunan ekonomi hijau. Pernyataan itu disampaikan dalam High-Level Dialogue: Advancing Indonesia-China Cooperation on Clean Energy and Green Development di Beijing, China, Selasa (10/6).

Acara ini diselenggarakan oleh IESR dengan dukungan Kedutaan Besar RI untuk Tiongkok, BRI Green Development Coalition (BRIGC), World Resources Institute (WRI) China, dan Chinese Renewable Energy Industries Association (CREIA).

Tantangan iklim global tidak mengenal batas negara. Indonesia dan Tiongkok, sebagai dua negara dengan perekonomian besar sekaligus pengemisi karbon utama, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan.

Terutama dalam hal membangun masa depan energi yang lebih bersih, adil, dan berkelanjutan.

Menurut Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa, Indonesia menyimpan potensi energi terbarukan yang luar biasa besar. Dalam kajian IESR, angkanya mencapai lebih dari 7.700 GW—dua kali lipat dari data resmi pemerintah.

Energi surya menjadi primadona. Sumber daya ini melimpah dan tersebar merata, terutama di wilayah-wilayah luar Jawa. “IESR percaya bahwa pemanfaatan potensi energi surya secara besar-besaran, dibarengi dengan penggunaan penyimpanan energi (energy storage) dan modernisasi jaringan listrik, merupakan jalur dekarbonisasi sektor kelistrikan yang paling cepat dan hemat biaya (cost-effective),” kata Fabby.

Ia mengakui, masih ada pandangan skeptis terhadap kemampuan energi terbarukan menjadi tulang punggung sistem energi nasional. Masalah utamanya: intermitensi. Namun, sejumlah negara telah membuktikan hal ini bisa diatasi.

“Negara lain seperti Tiongkok, India dan Australia telah membuktikan intermitensi surya dapat diatasi. Selain itu teknologi penyimpanan energi semakin maju seperti baterai lithium-ion, sodium-ion, hingga teknologi solid-state kini lebih terjangkau dapat meningkatkan keandalan pembangkit surya dan angin,” jelas Fabby.

Teknologi penyimpanan daya hidro terpompa dan penyimpanan hidrogen pun disebut sebagai pelengkap potensial.

Sebagai tindak lanjut, IESR mengusulkan pembentukan China-Indonesia Solar Partnership. Inisiatif ini mencakup transfer teknologi, elektrifikasi kepulauan Indonesia dengan PLTS dan BESS (Battery Energy Storage System), serta riset gabungan untuk menyesuaikan teknologi surya dengan iklim tropis Indonesia.

Fabby menambahkan bahwa inisiatif ini juga perlu mencakup pembiayaan hijau untuk manufaktur dan rantai pasok energi surya, hingga kolaborasi internasional untuk perdagangan karbon dari proyek-proyek PLTS skala besar.

“Kemitraan ini sangat ideal bagi kedua negara, yang akan memanfaatkan penguasaan teknologi sel surya Tiongkok dan potensi energi surya serta kebutuhan Indonesia membangun industri teknologi hijau,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari Wakil Kepala Perwakilan RI di Beijing, Parulian Silalahi. Ia menekankan bahwa transisi energi bukan hanya soal pengurangan emisi, tapi juga membuka peluang ekonomi baru.

“Beberapa investor asing sudah mulai berinvestasi di bidang ini. Misalnya Trina Solar dari Tiongkok dan SEG Solar dari Amerika Serikat sudah membangun pabrik panel surya di Jawa Tengah,” ungkapnya.