Ditanya Kemungkinan Bersaing dengan Jokowi Berebut Ketum PSI, Begini Respons Kaesang

Suara.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, enggan bicara soal kemungkinannya bersaing dengan ayahnya sendiri, yakni Presiden ketujuh RI, Joko Widodo alias Jokowi dalam bursa calon ketua PSI.

Pertanyaan ini disampaikan awak media usai Kaesang dan jajaran Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyambangi Balai Kota DKI pada Kamis (12/6/2025).

Awalnya, Kaesang sempat menjelaskan soal pertemuannya dengan Pramono kepada awak media.

Kemudian, begitu ditanya soal kemungkinan Jokowi maju dalam Pemilu Raya PSI, Kaesang merasa tak tepat membicarakannya di Balai Kota.

"Jangan di sini, jangan di sini nggak baik, gak baik," ujar Kaesang.

Ditanya lebih lanjut apakah masih berminat jadi ketua umum PSI, Kaesang juga tak mau menjawab. "Eh jangan di sini, jangan," tuturnya.

Begitu juga saat ditanya mengenai apakah akan mempersilakan Jokowi jadi ketua PSI atau tidak, Kaesang tetap enggan merespons.

"Jangan, jangan di sini, ini tempat pak gubernur, nggak enak nggak enak, saya berkomentar tentang PSI di sini," pungkasnya.

Akhirnya, Kaesang terus berjalan dan masuk ke dalam mobil untuk meninggalkan Balai Kota.

Peluang Jokowi

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi cenderung lebih berpeluang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.

Namun bagimana daya tawar politik, jika PSI dipimpin oleh Jokowi terutama untuk pemerintahan Prabowo Subianto?

Merespons hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono, pun membeberkan pandangannya.

Menurutnya, jika Jokowi nanti menjadi Ketua Umum PSI maka posisi tawar partai tersebut akan tinggi untuk pemerintahan Prabowo.

"Dalam teori bargaining politik, kekuasaan relatif relative power diukur oleh kemampuan setiap pihak menerapkan “threat point” atau opsi di luar kesepakatan," kata Kristian kepada Suara.com, Kamis (12/6/2025).

"Dengan Jokowi sebagai Ketum PSI, partai ini memperoleh “outside option” yang sangat kuat yang menunjukkan afiliasi langsung dengan bekas presiden yang masih sangat populer. Sebagai akibatnya, PSI akan memiliki posisi tawar lebih tinggi saat bernegosiasi dengan pemerintahan Prabowo," katanya menambahkan.

Posisi tawar yang tinggi itu, kata dia, akan mempengaruhi penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi dalam pemerintahan, bahkan bisa saja menjegal agenda PDI Perjuangan.

"Misalnya dalam penempatan kabinet, alokasi anggaran, atau pengesahan regulasi—karena PSI dapat “menjegal” agenda PDI-P jika tuntutan koalisi tidak dipenuhi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dengan Jokowi menjadi Ketua Umum PSI akan menciptakan multipolaritas baru.

Nantinya, kata dia, PDIP akan sulit lagi mendikte agenda koalisi tanpa mempertimbangkan veto politik yang mungkin dilancarkan PSI sebagai instrumen Jokowi.

Kendati begitu, bukan tanpa resiko meski PSI nanti dipimpin Jokowi mempunyai daya tawar politik yang tinggi.

"Ada risiko terfragmentasi: PSI berisiko dianggap “alat politik” Jokowi dan kehilangan legitimasi ideologis di kalangan pemilih muda progresif yang anti-elite. Selain itu, secara normatif, pindah raket dari PDI-P ke PSI dapat memicu pertanyaan legitimitas konsistensi dalam ideologi politik kepartaian, yang dalam jangka panjang menurunkan trust capital," katanya.

"Pemerintahan Prabowo pun akan mempertimbangkan efek blowback di publik jika terlalu tunduk pada tuntutan PSI–Jokowi, sehingga bargaining power tidaklah absolut," sambungnya.

Sebelumnya selain PSI, nama Presiden ke-7 Jokowi sempat masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namun Jokowi tidak tertarik untuk menjadi ketua umum partai berlambang kabah tersebut.

"Ndak lah, yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapasitas, punya kompetensi. Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali," kata dia saat ditemui, Jumat (6/6/2025).

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut lebih tertarik menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Saya di PSI aja lah," tandas Jokowi.

"Hal ini berpotensi memaksa Pemerintahan Prabowo mengambil kebijakan yang lebih “netral” atau bahkan pro-PSI, sebagai trade-off untuk menjaga stabilitas dukungan," ujarnya.