Dari Operasi Ketupat hingga Digitalisasi, Ini Instruksi Penting Kapolri untuk Korlantas Polri

Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuka acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lantas Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Kamis (12/6/2025).

Dalam sambutannya, Sigit menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korlantas untuk terus mengoptimalisasikan pelayanan ke masyarakat.

Menurutnya, penguatan itu salah satunya bisa dilakukan dengan memperkuat digitalisasi.

"Di satu sisi pelayanan-pelayanan publik terkait dengan kegiatan regident, ini betul-betul juga ke depan akan semakin baik, digitalisasinya diperkuat sehingga kemudian pelayanannya akan semakin mudah," ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menekankan agar seluruh jajaran Korlantas Polri harus melakukan perbaikan. Personel Polantas, kata Sigit harus mampu menjawab tantangan dewasa ini demi semakin mendapatkan kepercayaan publik.

"Kemudian di satu sisi ada berbagai macam perbaikan yang tentunya kita harapkan untuk terus ditingkatkan. Baik dari sisi operasional pada saat dilaksanakan operasi-operasi khusus seperti operasi ketupat kemarin, maupun kegiatan-kegiatan rutin, pelayanan digitalisasi dan modernisasi," terang Sigit.

Menurut Sigit, yang paling terpenting adalah, personel polisi sabuk putih harus hadir di tengah masyarakat ketika membutuhkan bantuan.

"Sehingga kemudian kehadiran dari seluruh jajaran anggota lalu lintas pada saat masyarakat membutuhkan ini betul-betul dirasakan," ucap Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga memberikan penghargaan ke sejumlah Kementerian ikut serta bersinergi dengan Korlantas Polri terkait suksesi program keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas).

"Baru saja kita melaksanakan kegiatan Rakernis Korlantas, di dalamnya tadi juga kita memberikan penghargaan kepada beberapa Kementerian terkait yang saat ini kita rasakan betul-betul memberikan sumbangsih yang sangat luar biasa dalam hal menjaga dan melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan program KamseltibcarLantas," tambah Sigit.

Bentuk Satgassus Penerimaan Negara

Di sisi lain, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara yang berfokus mendampingi kementerian agar dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka mendukung pembangunan pemerintah.

Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo mengatakan, bahwa selama 6 bulan terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa kementerian.

Terbaru, satgassus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam hal meningkatkan potensi pendapatan negara pada sektor perikanan.

“Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan Pelabuhan Perikanan Mayangan di Probolinggo, Jawa Timur, pada tanggal 7–9 Mei 2025 dan Pelabuhan Perikanan di Benoa, Bali, pada 11–13 Juni 2025,” ujar Yudi sebagaimana dilansir Antara.

Dari kunjungan tersebut, ditemukan masalah yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), yakni masih banyaknya kapal-kapal penangkap ikan di bawah atau di atas 30 GT yang menangkap ikan di atas 12 mil laut, tetapi belum mempunyai izin penangkapan ikan.

Akibatnya, PNBP dari ikan yang menjadi hasil tangkapan kapal tersebut tidak dapat dipungut.

“Beberapa kapal tersebut memang telah mengajukan perizinan, tetapi masih terkendala dan membutuhkan waktu yang relatif cukup lama,” kata Yudi.

Satgassus pun merekomendasikan beberapa solusi, salah satunya adalah diperlukannya peningkatan kapasitas pemerintah untuk memproses penyelesaian perizinan kapal penangkap ikan agar lebih cepat.

Dalam waktu dekat, ujar Yudi, langkah konkret yang akan dijalankan para pihak untuk mengimplementasikan solusi tersebut, yaitu:

1. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan KKP akan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) sehingga tim pelaksana pengukuran kapal dari KKP dapat melakukan pengukuran kapal perikanan.

2. KKP secara sendiri atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi akan membuka gerai-gerai pelayanan perizinan di pelabuhan perikanan guna memberi kesempatan kepada pemilik kapal memproses perizinan.

“Dalam waktu dekat akan dilakukan di Pelabuhan Perikanan Bronjong, Lamongan, Jawa Timur, dan juga di Provinsi Bali,” katanya.

Mantan penyidik KPK itu mengatakan bahwa dengan bertambahnya kapal-kapal perikanan yang telah berizin, maka akan semakin bertambah jumlah kapal-kapal yang dapat dipungut PNBP atas ikan tangkapannya.

“Secara otomatis, hal ini akan meningkatkan penerimaan negara,” katanya.

Sebagai informasi, Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara beranggotakan mantan pegawai KPK yang sebelumnya tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi Polri.

Satgas tersebut dipimpin oleh Herry Muryanto selaku ketua dan Novel Baswedan dan selaku wakil ketua.