Rapat Soal Kepemilikan 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Kemendagri Bakal Bawa Bukti Baru ke Prabowo

Senin, 16 Juni 2025 | 17:39 WIB
Rapat Soal Kepemilikan 4 Pulau Aceh Masuk Sumut, Kemendagri Bakal Bawa Bukti Baru ke Prabowo
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto akan bawa bukti baru soal polemik 4 pulau ke Presiden Prabowo Subianto. (Suara.com/Fajkhri)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Jadi tentu akan presiden akan segera mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi-aspirasi maupun proses historis, proses administrasi yang sudah dijalankan selama ini," beber Hasan.

"Jadi kita tunggu saja, secepatnya presiden akan mengambil keputusan," imbuh Hasan Nasbi.

Menurut Hasan, nantinya tidak menutup kemungkinan akan dialog bersama dia gubernur, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.

"Tidak tertutup kemungkinan untuk itu. Jadi karena akan mempertimbangkan berbagai macam hal, jadi tidak tertutup kemungkinan untuk itu," papar Hasan Nasbi.

Siap Diambil Alih Prabowo

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pihaknya yakni DPR RI telah melakukan komunikasi dengan Presiden RI Prabowo Subianto terkait polemik pemindahan kepemilikan 4 pulau dari Aceh ke Sumatra Utara (Sumut).

Menurutnya, dari hasil komunikasi itu, Presiden memutuskan bakal mengambil alih penuh persoalan tersebut.

Prabowo segera memutuskan langkah terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut.

"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Acehdan Provinsi Sumatra Utara," kata Dascodalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Baca Juga: Sengketa 4 Pulau Aceh Diambil Alih Prabowo, Istana: Tak Sulit, Bisa Diselesaikan Kepala Dingin

Tak hanya itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyatakan bila Presiden Prabowo menargetkan keputusan terkait pemindahan kepemilikan empat pulau tersebut rampung pekan depan.

"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," katanya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI