Di Depan Pramono, KDM Butuh Rp8 T untuk Bebaskan Permukiman Pinggir Sungai: Demi Selamatkan Jakarta

Selasa, 17 Juni 2025 | 16:38 WIB
Di Depan Pramono, KDM Butuh Rp8 T untuk Bebaskan Permukiman Pinggir Sungai: Demi Selamatkan Jakarta
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Pramono Pantau Banjir

Pada Maret 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memantau kondisi banjir di berbagai lokasi Jakarta dari udara memakai helikopter milik Polri.

Sejumlah kendaraan menerobos banjir di Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (4/3/2025). [ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/sgd/tom]
Sejumlah kendaraan menerobos banjir di Jalan Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta, Selasa (4/3/2025). [ANTARA FOTO/Fathul Habib Sholeh/sgd/tom]

Helikopter jenis AgustaWestland (AW) 169 itu lepas landas pukul 08.30 dan kembali pukul 09.19 WIB. Pada kesemaptan tersebut Pramono ditemani Kakorpolairud Baharkam Polri Irjen Pol Mohammad Yasin Kosasih, Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Erdi Chaniago, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jakarta Maruli Sijabat, dan Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air Ika Agustin.

“Saya ingin mengumumkan permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 cm dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya Alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang sudah 600 cm,” kata Pramono saat dijumpai di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (6/3/2025) seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut Pramono menjelaskan jika dilihat dari atas, kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali.

Kemudian berdasarkan hasil pantauan tersebut, akan ada beberapa hal yang nanti akan segera ditindak lanjuti dan diselesaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Terutama untuk normalisasi Sungai Ciliwung yang ada di Pangadegan, Cawang, dan Bidara Cina. Karena itulah yang kemudian kemarin memberikan dampak banjir yang luar biasa ketika di atas intensitas atau pun curah hujannya tinggi dan itu akan kita tangani,” kata Pramono.

Pramono juga menyampaikan jika penanganan banjir harus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) maka Pemprov DKI Jakarta segera akan melakukannya.

Baca Juga: Prioritaskan Hibah, Era Ridwan Kamil Tinggalkan Utang BPJS Rp300 Miliar, Dedi Mulyadi Geram

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI