Infografis
Banyak pihak menilai bahwa pernyataan Fadli Zon bisa menjadi bentuk pengingkaran atas luka sejarah dan trauma yang dialami para korban serta keluarga mereka.
Apalagi, Fadli Zon saat ini diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Penyusunan Ulang Buku Sejarah Nasional Indonesia yang direncanakan terbit pada 17 Agustus mendatang.
Kekhawatiran pun mencuat bahwa proses penulisan ulang ini bisa disusupi narasi yang berpihak, bahkan berpotensi menghapus fakta kelam masa lalu.
Sejumlah netizen dan aktivis juga menyuarakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menjadi cara sistematis untuk "mencuci" dosa-dosa Orde Baru.
Apalagi diketahui bahwa Presiden saat ini, Prabowo Subianto, kerap dikaitkan dengan dugaan penculikan aktivis pro-demokrasi pada masa itu, saat ia menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.
Dengan viralnya kembali pidato BJ Habibie tersebut, publik pun diingatkan kembali bahwa negara melalui presidennya kala itu telah mengakui secara resmi adanya kekerasan seksual terhadap perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998.
Fakta ini menjadi kontra narasi terhadap upaya penyangkalan dan pelunturan sejarah yang kini dikhawatirkan sedang berlangsung.
Pidato Habibie bukan hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa luka masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Ketika negara pernah mengaku, maka sejarah tidak boleh dibungkam.
Baca Juga: Klarifikasi Soal Pemerkosaan Massal, Baskara Putra Soroti Tak Adanya Permintaan Maaf dari Fadli Zon
