Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding pembangunan di Jakarta dan Banten telah membuat warga Jabar, terutama yang tinggal di perbatasan seperti Parung Panjang, Bogor, mengalami penderitaan.
KDM, sapaan beken Dedi, menerangkan pembangunan di Jakarta dan Banten, terutama di sektor properti seperti hotel dan perumahan mewah, membuat warga di Parung Panjang mengalami kesusahan berkepanjangan.
Hal ini disampaikan Dedi dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan, penderitaan bagi rakyat Jabar," ujarnya.
Forum tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni, serta kepala daerah dari 10 provinsi anggota FKD-MPU.
Dedi mencontohkan Parung Panjang sebagai bukti konkret dari ketimpangan pembangunan antardaerah. Ia menyebut kawasan itu menjadi rute aktivitas konstruksi untuk pembangunan properti di Jakarta dan Tangerang.
Namun, sebagai gantinya, warga Parung Panjang justru harus menanggung dampaknya, yakni jalan rusak, lingkungan tercemar, hingga lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta terhadap pembangunan wilayah Tangerang," ucapnya.
"Tumbuh hotel-hotel area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi, Parung Panjang-nya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," lanjut Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi soal Tambang, Sindir Penurunan Berpikir: Tidak Ada Kemajuan
Ia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa tutup mata atas kondisi ini. Terlebih, kebutuhan perbaikan infrastruktur di Parung Panjang menurutnya mencapai Rp1,2 triliun.
Angka itu terlalu besar jika hanya ditanggung oleh Pemprov Jabar.
"Berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? Rp1,2 triliun dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI," ucapnya.
Dedi berharap ada mekanisme kolaboratif lintas provinsi agar pembangunan yang terjadi di satu wilayah tidak mengorbankan kualitas hidup di wilayah lain.
“Jangan sampai kemajuan di satu tempat menjadi bencana di tempat lain,” beber KDM.
KDM Butuh Rp 8 Triliun demi Jakarta Bebas Banjir
