Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuding pembangunan di Jakarta dan Banten telah membuat warga Jabar, terutama yang tinggal di perbatasan seperti Parung Panjang, Bogor, mengalami penderitaan.
KDM, sapaan beken Dedi, menerangkan pembangunan di Jakarta dan Banten, terutama di sektor properti seperti hotel dan perumahan mewah, membuat warga di Parung Panjang mengalami kesusahan berkepanjangan.
Hal ini disampaikan Dedi dalam Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).
"Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan, penderitaan bagi rakyat Jabar," ujarnya.
Forum tersebut juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Banten Andra Soni, serta kepala daerah dari 10 provinsi anggota FKD-MPU.
Dedi mencontohkan Parung Panjang sebagai bukti konkret dari ketimpangan pembangunan antardaerah. Ia menyebut kawasan itu menjadi rute aktivitas konstruksi untuk pembangunan properti di Jakarta dan Tangerang.
Namun, sebagai gantinya, warga Parung Panjang justru harus menanggung dampaknya, yakni jalan rusak, lingkungan tercemar, hingga lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
"Parung Panjang memberikan kontribusi terhadap pembangunan DKI Jakarta terhadap pembangunan wilayah Tangerang," ucapnya.
"Tumbuh hotel-hotel area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier efek ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi, Parung Panjang-nya mengalami problem. Problemnya apa? Infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA," lanjut Dedi.
Baca Juga: Dedi Mulyadi soal Tambang, Sindir Penurunan Berpikir: Tidak Ada Kemajuan
Ia menegaskan, pemerintah pusat dan daerah tidak bisa tutup mata atas kondisi ini. Terlebih, kebutuhan perbaikan infrastruktur di Parung Panjang menurutnya mencapai Rp1,2 triliun.
Angka itu terlalu besar jika hanya ditanggung oleh Pemprov Jabar.
"Berapa biaya yang dibutuhkan untuk infrastruktur? Rp1,2 triliun dan kami akan secara bertahap membangun. Tetapi di balik itu harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang dengan DKI," ucapnya.
Dedi berharap ada mekanisme kolaboratif lintas provinsi agar pembangunan yang terjadi di satu wilayah tidak mengorbankan kualitas hidup di wilayah lain.
“Jangan sampai kemajuan di satu tempat menjadi bencana di tempat lain,” beber KDM.
KDM Butuh Rp 8 Triliun demi Jakarta Bebas Banjir
Sebelumnya dalam forum yang sama KDM mengungkapkan bahwa perumahan di sepanjang daerah aliran sungai di Jawa Barat adalah salah satu pemicu banjir yang kerap melanda wilayah Jakarta.
Dedi mengeklaim bangunan-bangunan itu tak semuanya ilegal dan pemerintah Jabar butuh setidaknya Rp 8 triliun untuk membebaskan lahan-lahan DAS itu untuk menormalisasi sungai.
"Berubahnya peruntukan lahan, seluruh daerah aliran sungai itu berdasarkan data yang saya miliki, itu sudah berisi rumah, perumahan, ber-IMB, bersertifikat, dan kalau ditotalkan penggantian kalau ada penggantiannya itu memerlukan Rp8 triliun," ujar Dedi.
Menurut Dedi, penataan kembali kawasan DAS hingga penertiban bangunan di kawasan Puncak, Bogor, yang ia pimpin beberapa waktu lalu, merupakan bagian dari misi besar menyelamatkan wilayah hilir seperti Jakarta dan Bekasi dari bencana banjir tahunan.
"Penanganan saya di Puncak kemarin sesungguhnya kan saya lagi menjalankan sebuah tujuan utama menyelamatkan Jakarta dan Bekasi. Kita kan perlu recovery lingkungan tuh, berapa ribu bangunan yang nanti harus saya angkat dari bantaran sungai," ucapnya.
Langkah tersebut, lanjut Dedi, bukan hanya soal penertiban. Setelah bangunan-bangunan di pinggir sungai dibebaskan, proses normalisasi DAS dan pemulihan ruang terbuka hijau (RTH) mesti segera dilakukan.
"Normalisasi sungainya harus dilakukan menyelesaikan problem di hulu, reboisasi harus kita dorong, berani berhadapan membongkar bangunan-bangunan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan. Siapa sih yang menikmati dari seluruh kebijakan itu? Ya Jakarta," ungkapnya.
Dedi pun mengakui, persoalan permukiman liar di bantaran sungai bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga dilema sosial. Banyak warga urban yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi rawan tersebut karena tak memiliki pilihan tempat tinggal lain.
