Polemik di Teluk Ekas ini memicu perdebatan di kalangan penggiat wisata, sehingga ia mengajak semua pihak menyikapi masalah ini secara bijak.
"Kami menawarkan win-win solusi dengan mengatur parkir perahu dari luar daerah di pinggir pantai, bukan di tengah laut," katanya.
Skema ini akan menguntungkan semua pihak wisatawan tetap nyaman berselancar, pemandu luar tetap dapat penghasilan dan warga lokal serta pemerintah dapat keuntungan ekonomi.
"Persoalan ini harus diselesaikan dengan kepala dingin,” katanya.
Menurut Yusri, boatman dari luar daerah, terutama Lombok Tengah, mendominasi Teluk Ekas, sehingga mempersempit peluang warga lokal dan operator luar juga lebih banyak membawa wisatawan.
“Bupati tidak marah, beliau hanya membela warga yang terpinggirkan,” katanya.
Situasi ini terdampak terhadap hunian hotel dan homestay sepi, tingkat hunian dan kesulitan berkembang.
“Pemerintah tak boleh biarkan warga hanya jadi penonton di rumah sendiri,” katanya.
Ia mendesak kolaborasi antara Pemkab Lombok Timur, Lombok Tengah dan Pemprov NTB untuk membuat regulasi terpadu dan zonasi wisata perbatasan.
Baca Juga: Belum Setahun Jadi Presiden, Prabowo 5 Kali Anulir Kebijakan Menteri, Banyak Terkait Jokowi
“Bupati tidak mengusir karena benci, tapi memperjuangkan kedaulatan ekonomi warga,” katanya.
Sebelumnya, Bupati Warisin bersama jajaran OPD dan pelaku wisata turun ke lokasi. Mereka menemukan pemandu wisata dari luar Lombok Timur yang parkir di area surfing.
"Kasih tahu teman-teman, jangan ke sini kalau tidak menginap di sekitar sini,” kata Bupati
Langkah ini menuai pro-kontra, tetapi banyak pihak mendukung upaya melindungi pelaku usaha lokal dan banyak juga yang tidak setuju.
