Tidur Beralas Seadanya ala TNI: Pengalaman Kepala Sekolah Rakyat yang Tuai Pro Kontra

Suara.com - Konsep retret dalam persiapan program Sekolah Rakyat dinilai bermanfaat, kendati tuai kritik publik karena terkesan mengandung unsur militerisasi. Retret Kepala Sekolah Rakyat itu diketahui dilakukan selama lima hari.

Retret tersebut kemudian dibagi, selama tiga hari pertama para kepala sekolah itu ditempatkan di Balai Diklat Kementerian Sosial di Margaguna, Jakarta Selatan.

Kemudian pada Rabu 18 Juni 2025 malam, mereka dipindahkan ke barak militer Komplek Resimen Arhanud I, Faletehan, Kodam Jaya, Jakarta.

Seorang Kepala Sekolah Rakyat dari Sentra Pangurangi di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel), M Jufrianto, mengungkapkan bahwa salah satu materi retret memang disampaikan oleh purnawirawan TNI.

Namun, dia memastikan bahwa tidak ada unsur militerisasi selama kegiatan retret.

"Highlight-nya itu adalah tentang pengabdian, di sini betul-betul kita rasakan. Karena yang dihadirkan adalah purnawirawan mayjen, saya lupa namanya, bapak yang betul-betul umur sudah 77 tahun, tetapi bagaimana pengabdiannya untuk mengajarkan tentang nilai-nilai juang 1945," cerita Jufrianto ditemui usai acara retret, Jumat 20 Juni 2025.

Tercatat sejumlah 42 Kepala Sekolah Rakyat menjalani retret selama dua hari di lingkungan barak TNI dengan fasilitas sederhana.

Jufrianto bercerita, bersama puluhan kepala sekolah dari berbagai daerah lainnya juga merasakan tidur dengan alas seadanya ala prajurit TNI.

"Jadi kita betul-betul beralaskan kayak TNI, itu tidur di situ," ungkapnya.

Menurut Jufrianto, pengalaman itu bermanfaat pula untuk lebih memiliki empati terhadap masyarakat dari kalangan bawah.

"Memang nggak seperti orang-orang miskin, tetapi kan kita betul-betul bagaimana survive di sini. Antre juga, karena kan sekolah rakyat ini prinsipnya boarding, jadi mereka (siswa) juga akan antre makanan, itu kita rasakan di sini."

"Paling tidak gambaran sedikit mengenai yang begitu-begituan kita sudah rasakan. Ketika kita sudah merasakan, saya yakin kita tidak akan serta-merta men-judge," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo juga telah menegaskan bahwa retret ini bukan bentuk militerisasi pendidikan.

Meski dilaksanakan di barak TNI, tujuannya adalah memperkuat karakter para pendidik, bukan mengubah mereka jadi tentara.

"Ini bukan pendidikan militerisasi ya, saya klarifikasi. Ini pendidikan karakter, pendidikan kedisiplinan. Memang yang punya kesatuan, yang punya kedisiplinan, kebetulan tentara, ya sudah kita berkolaborasi," kata Agus.

Adapun materi-materi yang diberikan kepada para Kepala Sekolah Rakyat itu meliputi konsep keseluruhan tentang Sekolah Rakyat, yang kedua karakter, yang ketiga adalah kedisiplinan.

Agus menekankan bahwa para kepala sekolah itu lebih ditekankan pendidikan karakter dan kedisiplinan.

Alasannya, karena kedua jenis pendidikan itu yang nantinya akan diberikan pula kepada para siswa di Sekolah Rakyat, selain juga ilmu pengetahuan.

"Karakter kebangsaan, karakter keagamaan, karakter sosial termasuk keterampilan. Jadi kita akan berkolaborasi dengan pihak manapun untuk mempersiapkannya," tutur Agus.

Untuk diketahui, Kemensos memroyeksikan bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat sekitar Rp2 triliun per tahun untuk seluruh Indonesia.

Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa nominal itu diperlukan untuk biaya operasional bagi tenaga pengajar serta memenuhi kebutuhan para siswa.

"Diperlukan kira-kira setahun itu untuk kurang lebih hampir 10.000 siswa dengan 4.000 lebih tenaga pendidikan, itu kebutuhannya diperkirakan sekitar Rp2 triliun," kata Gus Ipul kepada awak media di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.

Total hampir 10 ribu siswa itu bakal tersebar di 100 titik Sekolah Rakyat dari Aceh hingga Papua.

Begitu pula dengan lebih dari 4 ribu tenaga pengajar, yang terdiri dari kepala sekolah, guru pengajar umum, dan guru agama.

Gus Ipul menuturkan untuk biaya operasional nominal Rp2 triliun tersebut merupakan perhitungan secara umum yang diajukan kepada DPR.

Meski begitu, untuk realisasinya nanti masih memerlukan persetujuan dari DPR.

"Ini pun masih berproses, saya belum memastikan. Ya, sudah kita usulkan (ke DPR)," ujar Gus Ipul.