Infografis
Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memroyeksikan bahwa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk program Sekolah Rakyat sekitar Rp2 triliun per tahun untuk seluruh Indonesia.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa nominal itu diperlukan untuk biaya operasional bagi tenaga pengajar serta memenuhi kebutuhan para siswa.
"Diperlukan kira-kira setahun itu untuk kurang lebih hampir 10.000 siswa dengan 4.000 lebih tenaga pendidikan, itu kebutuhannya diperkirakan sekitar Rp2 triliun," kata Gus Ipul kepada awak media di Jakarta, Rabu 18 Juni 2025.
Total hampir 10 ribu siswa itu bakal tersebar di 100 titik Sekolah Rakyat dari Aceh hingga Papua.
Begitu pula dengan lebih dari 4 ribu tenaga pengajar, yang terdiri dari kepala sekolah, guru pengajar umum, dan guru agama.
Gus Ipul menuturkan untuk biaya operasional nominal Rp2 triliun tersebut merupakan perhitungan secara umum yang diajukan kepada DPR.
Meski begitu, untuk realisasinya nanti masih memerlukan persetujuan dari DPR.
"Ini pun masih berproses, saya belum memastikan. Ya, sudah kita usulkan (ke DPR)," ujar Gus Ipul.
Sekolah Rakyat sendiri ditargetkan mulai beroperasi mulai tahun ajaran baru 2025/2026 pada 14 Juli 2025 dengan target 100 titik lokasi.
Baca Juga: Orientasi Siswa Sekolah Rakyat di Kupang Mulai, Uji Anak Didik Hidup Terpisah dari Orang Tua
Namun, pada tahap 1 tahun 2025 ini, pembukaan Sekolah Rakyat dilakukan dua kali.
Tahap 1A dilakukan pada 14 Juli 2025, ada sebanyak 63 titik Sekolah Rakyat yang akan mulai beroperasi.
Puluhan sekolah itu akan menampung 247 rombongan belajar (rombel) dengan jumlah siswa sebanyak 6.180 orang.
Sementara itu, pada tahap 1B ada 37 titik Sekolah Rakyat yang baru akan dimulai pada Agustus-September 2025.
Dari puluhan titik itu nantinya ada tambahan 145 rombongan belajar dan 3.600 siswa.
Sehingga, pada 2025 ini akan dibuka 100 Sekolah Rakyat yang tersebar di berbagai daerah.
