Kasus Presiden Bill Clinton adalah salah satu contoh pemakzulan paling terkenal yang tidak berujung pada pemecatan. Dewan Perwakilan Rakyat AS (House of Representatives) memakzulkan Clinton atas tuduhan sumpah palsu dan menghalangi keadilan terkait skandal hubungannya dengan seorang staf magang, Monica Lewinsky.

Namun, dalam persidangan di Senat, Clinton dinyatakan tidak bersalah karena suara mayoritas yang dibutuhkan untuk melengserkannya tidak tercapai. Alhasil, Clinton tetap menjabat hingga akhir masa jabatannya.
5. Rolandas Paksas, Lithuania (2004)
Di Eropa, kasus Rolandas Paksas menjadi catatan sejarah. Presiden Lithuania ini menjadi kepala negara Eropa pertama yang berhasil dilengserkan melalui proses pemakzulan. Paksas terbukti bersalah telah memberikan kewarganegaraan Lithuania secara tidak sah kepada seorang pengusaha Rusia yang merupakan sponsor kampanyenya.

Ia diberhentikan dari jabatannya pada April 2004 setelah parlemen memutuskan ia telah melanggar sumpah jabatan dan konstitusi.
6. Pedro Castillo, Peru (2022)
Kisah dramatis datang dari Peru. Presiden Pedro Castillo dimakzulkan oleh Kongres hanya beberapa jam setelah ia mencoba melakukan kudeta terhadap legislatif dengan mengumumkan pembubaran Kongres pada Desember 2022.

Kongres menolak langkah tersebut, menggelar sidang darurat, dan memakzulkan Castillo atas dasar "ketidakmampuan moral". Castillo ditangkap saat mencoba melarikan diri ke kedutaan Meksiko dan wakilnya, Dina Boluarte, dilantik sebagai presiden baru.
7. Fernando Lugo, Paraguay (2012)
Baca Juga: Usul Pemakzulan Gibran Terjegal di Meja Pimpinan DPR, Sengaja Dihambat atau Sesuai Prosedur?
Mantan uskup Katolik yang menjadi presiden, Fernando Lugo, dipaksa turun dari jabatannya melalui proses pemakzulan yang sangat cepat pada Juni 2012. Ia dianggap bertanggung jawab atas penanganan sengketa tanah yang berujung pada tewasnya 17 orang. Lugo dimakzulkan atas tuduhan "kelalaian dalam menjalankan tugas".

Proses yang hanya berlangsung kurang dari 48 jam ini dikecam oleh negara-negara tetangga sebagai kudeta parlemen.