Sidang Vonis Anak Terduga Pembunuh Ayah-Nenek di Lebak Bulus Digelar Secara Terbuka

Suara.com - Sidang pembacaan putusan anak MAS (14) yang diduga membunuh ayahnya berinisial APW (40) dan neneknya RM (69) serta melukai ibunya, AP (40) di Lebak Bulus pada 2024 digelar secara terbuka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sidang vonis kasus MAS yang digelar secara terbuka itu diungkapkan oleh Juru bicara PN Jakarta Selatan Rio Barten Pasaribu pada Senin (30/6/2025)

"Sidang putusan dinyatakan terbuka untuk umum," bebernya seperti dikutip dari Antara, Senin. 

Rio mengatakan meskipun demikian, nantinya dalam pemberitaan perkara anak punya batasan khusus.

Diketahui, publik sempat digemparkan dengan aksi MAS, bocah berusia 14 tahun di Lebak Bulus karena diduga telah membunuh ayahnya, PAW (40) dan neneknya, RM (69).

Tragedi berdarah itu diduga dilakukan MAS saat anggota keluarganya sedang tertidur pulas di kediamannya, Perumahan Taman Bona Indah, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu (30/11/2024) dini hari. 

Tak hanya itu, MAS juga diduga ikut menusuk ibunya, AP (40) karena terbangun. Beruntung, nyawa AP masih diselamatkan meski sempat mengejar anaknya yang melarikan diri usai menusuk semua anggota keluarganya. 

Gugat Polisi

Lantaran merasa kasusnya digantung oleh polisi, MAS lewat mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (19/5/2025).  

Baca Juga: DPR Disebut Mati Kutu Hadapi Usulan Pemakzulan Gibran, Prabowo-Jokowi Saling Sandera?

Pengacara MAS, Maruf Bajammal mengungkap alasan upaya hukum dilakukan lewat gugatan praperadilan lantaran MAS ditahan aparat kepolisian tanpa proses adanya kepastian hukum yang jelas. Dalam kasus ini, MAS telah meringkuk di penjara selama lima bulan lebih. 

“MAS seorang anak yang berhadapan hukum (ABH), telah lebih 5 bulan menjalani proses hukum tanpa ada perawatan dan tanpa jelas mengenai status kasusnya sampai sekarang, jadi belum ada kepastian hukum,” kata Bajammal saat ditemui awak media di PN Jakarta Selatan, Senin.

Penahanan MAS yang dilakukan di Polres Metro Jakarta Selatan juga terkesan dibiarkan begitu saja. Pasalnya, tidak ada dokter maupun psikolog yang disediakan oleh penyidik untuk memulihkan kondisi psikologi MAS.

Hal ini juga diperparah, penempatan MAS di ruang tahanan tidak adapun seorang teman yang bisa mengajaknya berinteraksi.

“Tidak ada teman bermain sebaya, tanpa ada perhatian dari negara, hanya ada tumpukan dokumen dan doa tulus dari orang tuanya yang kemudian menemani malam-malamnya,” bebernya. 

Berdasarkan proses hasil pemeriksaan forensik terhadap MAS yang dilakukan yaitu pemeriksaan psikologi forensik dan kemudian psikiatri forensik pemeriksaan psikologi forensik dilakukan oleh rekan-rekan APSIFOR dan kemudian psikiatri forensik dilakukan oleh RS Polri bekerja sama dengan tim dokter forensik dari RSCM.

“Berdasarkan pemeriksaan forensik tersebut ditemukan bahwa MAS terindikasi atau memiliki disabilitas mental sehingga dia tidak dapat memahami tindakan yang dia lakukan. Nah ini hasil dari pemeriksaan forensik tersebut,” jelasnya.

Sebabnya, Bajammal mengaku bakal melakukan serangkaian langkah persuasif kepada institusi terkait baik melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) maupun Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga kepada Polres Jakarta Selatan sendiri terkait dengan upaya untuk memberikan perawatan medis kepada MAS.

“Sayangnya setelah sekian lama berproses, 5 bulan, sebagaimana saya sampaikan di awal, tidak ada perawatan itu sama sekali sampai dengan hari ini sampai dengan permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini yang kemudian menjadi latar belakang mengapa kami melakukan pendaftaran praperadilan,” jelasnya.

Ungkap Pelanggaran Polisi di Kasus MAS

Terkait gugatan tersebut, Bajammal juga mengungkap ada sejumlah pelanggaran serius yang diduga dilakukan penyidik Polri yang menangani kasus MAS. Pertama, kata dia tidak adanya kepastian hukum atas kasus yang kini membelit bocah 14 tahun itu.  

“Hal ini berdampak pada terkait dengan terkatung-katungnya nasib MAS karena ada ketidakjelasan nasib daripada perkaranya. Itu catatan kami yang pertama,” ungkapnya.

Kemudian, sampai hari ini MAS masih dikenakan penahanan di Polres Jakarta Selatan padahal masa penahanan itu telah melampaui batas yang ditentukan menurut hukum, karena sebagaimana kita ketahui bahwa penahanan yang diberikan kepada anak itu sangat cepat,nah itu telah berakhir sejak bulan Desember. 

“Akan tetapi sampai saat ini masih dikenakan penahanan di Polres Jakarta Selatan. Nah tentunya penempatan MAS di Polres Jakarta Selatan juga bertentangan menurut hukum karena berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak penempatan anak itu tidak sepatutnya di tempat-tempat yang sudah dimandatkan oleh undang-undang sistem peradilan pidana tersebut, apakah di lembaga penempatan anak sementara ataupun di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial ketika LPAS itu belum tersedia,” ucapnya. 

Selanjutnya, berdasatkan catatan yang dibuat oleh kuasa hukum, tidak ada perawatan sampai dengan hari ini terkait dengan rehabilitasi maupun habilitasi bagi MAS. 

“Hal ini kemudian sangat merugikan MAS terkait dengan akomodasi yang layak yang harus diberikan negara kepada dirinya,” jelasnya.

Lalu, dugaan pelanggaran keempat, yakni tidak adanya akses yang layak yang diberikan polisi selama menahan MAS di Polres Jakarta Selatan. 

“Tidak ada aktivitas sosial lain, tidak ada aktivitas layak anak lain, maupun akses pendidikan yang kemudian didapati oleh MAS, ungkapnya.

“Nah ini kemudian menjadi catatan kami yang keempat, yang cukup serius, karena harusnya meskipun seorang anak berhadapan hukum menjalani proses hukum, hak-haknya tidak boleh dicederai maupun dilukai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Maruf Bajammal juga mengaku tim pengacara sudah bersurat kepada Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPPA) dan Kapolres Metro Jakarta Selatan untuk memberikan perawatan medis kepada MAS. Namun, surat tersebut katanya belum juga digubris. 

“Akan tetapi sampai dengan hari ini, permohonan kami ajukan, respons daripada surat kami tidak ada sama sekali nah ini 5 catatan yang kemudian kami berikan terkait dengan pelanggaran serius yang dialami oleh MAS,” tandasnya.