Infografis
Suara.com - Bendahara Golkar Tapsel berinisial KIR atau Akhirun Piliang ikut terjaring OTT KPK bersama sejumlah orang lainnya terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut).
KIR yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, memiliki peran sebagai Direktur Utama PT DNG yang diduga menyuap Kadis PUPR nonaktif Topan Ginting.
"Benar itu infonya Bendahara Golkar Tapsel ikut terjaring (OTT KPK)," kata Ijeck kepada wartawan di Polda Sumut usai menghadiri acara HUT ke-79 Bhayangkara, Selasa 1 Juli 2025.
Ijeck mengatakan bahwa tertangkapnya Akhirun tidak ada kaitannya dengan partai, melainkan usaha pribadi dari Akhirun.
"Tidak ada kaitannya dengan partai Golkar, karena ini atas nama pribadi dan usahanya sendiri. Jadi tidak ada keterkaitan dengan Partai Golkar," ucap Ijeck.
Ijeck mengatakan saat ini Akhirun belum dicopot dari jabatannya. Namun, jika Akhirun telah diputus bersalah dalam kasus ini, maka pihaknya akan memberhentikannya sebagai kader.
"Kalau nanti terbukti bersalah pasti kita copot. Kami Golkar tegas, kalau memang anggota siapapun itu, bermasalah dengan hukum pasti kita keluarkan," ujarnya.
Menurut Ijeck, tindakan tegas terhadap Bendahara Golkar Tapsel itu diambil setelah dipastikan bersalah secara hukum.
"Belum karena ini baru OTT ya, statusnya itu nanti tersangkanya sudah terdakwa pasti kita lakukan, tapi dengan nanti tersangka pun sudah pasti, nanti kita copot," ucapnya.
Golkar Sumut juga menegaskan kalau pihaknya tidak akan melakukan pembelaan secara hukum terhadap tersangka KIR.
"Ini kan masuk urusan pribadi ya, kalau tadi urusannya partai, pasti partai ikut membantu, tapi karena ini urusan pribadi kita tidak melakukan pendampingan hukum," kata Ijeck.
Diberitakan sebelumnya, Kadis PUPR Sumut Topan Ginting resmi ditetapkan KPK jadi tersangka dugaan korupsi proyek jalan di Sumut.
Penetapan tersangka terhadap Topan Ginting alias TOP ini setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi jalan yang melibatkan Dinas PUPR Sumut serta Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.
Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur menyampaikan selain menetapkan tersangka terhadap Topan Ginting, pihaknya menetapkan status tersangka terhadap empat orang lainnya.
"Menetapkan 5 tersangka (dugaan korupsi proyek jalan di Sumut)," katanya saat menggelar konferensi pers dilihat SuaraSumut.id dari live streaming instagram KPK, Sabtu 28 Juni 2025.
Keempat orang tersangka lainnya adalah Rasuli Efendi Siregar (RES) selaku Kepala UPTD Gunung Tua sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Heliyanto (HEL) selaku PPK Satker PJN Wilayah I Sumut,
Kemudian, dua pihak swasta, yakni Akhirun (KIR) selaku Dirut PT DNG dan Rayhan Dulasmi (RAY) selaku Dirut PT RN. Penetapan para tersangka dilakukan usai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Kamis 26 Juni 2025.
Atas pengungkapan kasus dugaan korupsi proyek jalan ini, KPK turut menyita uang tunai Rp 231 juta yang merupakan sisa uang dari penarikan Rp 2 miliar yang diduga digunakan untuk melakukan penyuapan terhadap berbagai pihak agar PT DNG dan PT RHL mendapat proyek jalan di Sumut.
"Nilai proyek perbaikan (sejumlah) jalan di Sumut, totalnya Rp 231,8 miliar," jelasnya.
Asep menjelaskan para tersangka diduga sudah berkomplot untuk menunjuk PT DNG dan PT RN sebagai pemenang tender proyek jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN I Sumut.
"Tidak menutup kemungkinan dari pemeriksaan itu akan diperoleh informasi aliran uang ke mana saja, ini masih awal, nilai tadi Rp 231,8 miliar itu nilai sangat besar, dan tentu pembagiannya ke beberapa tempat," ucapnya.
Terhadap tersangka TOP, RES, dan HEL, penyidik KPK menjeratnya dengan Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara, KIR dan RAY dijerat dengan pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Tersangka TOP, RES, HEL, KIR, RAY untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 28 Juni sampai dengan 17 Juli 2025. Penahanan dilakukan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih," katanya.
Kontributor : M. Aribowo
