REGIONAL:
Suara.com - Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh mantan Ketua DPR, Setya Novanto, terkait kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).
Keputusan penting ini mengurangi vonis Setya Novanto dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara. Putusan ini, yang tercatat dengan nomor 32 PK/Pid.Sus/2020, diketok oleh majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Surya Jaya pada 4 Juni 2025. Perubahan masa hukuman ini tentu memicu perdebatan dan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai implikasi serta keadilan dalam penegakan hukum kasus korupsi besar di Indonesia.
Tidak hanya pengurangan masa pidana, MA juga mempertahankan denda sebesar Rp 500 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Setya Novanto juga tetap diwajibkan membayar uang pengganti (UP) sebesar USD 7,3 juta, namun dikurangi dengan Rp 5 miliar yang telah dititipkan kepada penyidik KPK.
Sisa uang pengganti sebesar Rp 49.052.289.803 jika tidak dibayarkan akan diganti dengan subsider 2 tahun penjara. Tak hanya itu, hak politik Novanto untuk menduduki jabatan publik juga dicabut selama 2,5 tahun setelah ia selesai menjalani masa pidana. Putusan ini menekankan bahwa meski ada pengurangan hukuman, Setya Novanto tetap terbukti bersalah atas perannya dalam kasus mega korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.
Kasus korupsi e-KTP sendiri melibatkan pengaturan anggaran proyek senilai Rp 5,9 triliun dan intervensi dalam penentuan pemenang lelang.
Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Setya Novanto bersama beberapa anggota DPR RI lainnya, seperti Muhammad Nazaruddin dan Anas Urbaningrum, terlibat dalam kesepakatan pembagian anggaran. Disepakati bahwa 49% dari total anggaran, atau sekitar Rp 2,5 triliun, akan dialokasikan untuk "fee" yang dibagikan kepada pejabat Kemendagri, anggota Komisi II DPR, serta Setya Novanto dan Andi Narogong sendiri. Khusus untuk Setya Novanto dan Andi Narogong, jatah mereka disebut mencapai 11% dari anggaran yang dibagikan, setara dengan Rp 574,2 miliar.
Dengan adanya pengurangan vonis dari 15 tahun menjadi 12,5 tahun penjara, waktu bebas Setya Novanto akan bergeser lebih cepat. Jika dihitung dari awal masa penahanan pada tahun 2017 dan mempertimbangkan vonis terbarunya, Setya Novanto diperkirakan bebas pada pertengahan tahun 2029. Perhitungan ini belum termasuk potensi remisi atau hak pembebasan bersyarat yang bisa didapatkan oleh narapidana.
Sebagai perbandingan, sejumlah terpidana lain dalam kasus korupsi e-KTP, seperti mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, juga mendapatkan pembebasan bersyarat dan keluar dari penjara lebih cepat dari vonis asli mereka. Irman, yang divonis 12 tahun, dan Sugiharto, yang divonis 10 tahun, sama-sama ditahan sejak 2016 namun sudah bebas pada 2022 berkat pembebasan bersyarat.
TERPOPULER