Suara.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, mengkritisi guyonan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang mengusulkan adanya anggaran pendangadaan iPad bagi anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 yang melibatkan Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (1/7/2025).
Lucius menilai, semangat mengurangi kertas atau paperless memang tujuannya baik, tapi jangan dimanfaatkan DPR untuk meminta fasilitas.
"Akan tetapi jika semangat itu jadi alasan untuk meminta fasilitas semacam iPad ya jadi kontraproduktif. Apalagi rencana pengadaan iPad itu disuarakan ketika DPR sedang membahas anggaran negara untuk tahun 2026," kata Lucius kepada Suara.com, Rabu (2/7/2025).
Ia mengatakan, dengan adanya guyon usulan tersebut jadi membuka tabir kalau selama ini yang berpikir serius soal anggaran justru Menteri Keuangan bukan DPR.
Semangat paperless padahal sudah dilakukan di DPR, terbukti, kata Lucius, dengan banyaknya layar atau monitor di ruang rapat.
"Masalahnya banyak anggota kerap enggak rajin menghadiri rapat. Atau kalau hadir pun, mereka malas menyimak presentasi di layar," katanya.
Untuk itu, Lucius menilai usulan pengadaan iPad sangat tidak mendesak untuk DPR.
"Kalau anggota DPR merasa perlu menggunakan iPad ya beli sendirilah. Sudah banyak juga kan yang punya. Kalau sudah punya tetapi minta yang baru karena gratis, ya itu namanya pemborosan," ujarnya.
"Pemborosan itu yang sedang ingin dicegah pemerintahan sekarang melalui program efisiensi anggaran. Semangat efisiensi itu seharusnya menjadi spirit pembahasan anggaran, bukan malah pemborosan," sambungnya.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025). Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.
"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan. Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.
TERPOPULER
