Infografis
Kemarahannya memuncak saat mendengar paparan dari pihak PLN yang ia anggap terlalu normatif dan tidak mencerminkan urgensi di lapangan.
Ia mendesak adanya terobosan nyata, bukan hanya janji-janji, untuk menuntaskan masalah ini.
Kisah masa lalunya itu kini ia jadikan landasan kebijakan.
Bahlil menegaskan bahwa usulan kebijakan subsidi listrik untuk tahun 2025 harus tepat sasaran, diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2025 itu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Seperti rumah tangga miskin dan rentan, mendorong transisi energi yang lebih efisien," tegasnya.
Lebih dari itu, ia membawa visi besar Presiden Prabowo tentang "swasembada energi" untuk diimplementasikan hingga ke level terkecil.
"Mengakhiri laporan kami, kami sampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum mendapatkan sambung listrik," sambungnya.
"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa."
Saat ini, menurut Bahlil, sudah ada ribuan desa yang menjadi target untuk program swasembada energi, sebuah janji yang kini ia kawal dengan emosi dan pengalaman pribadinya sebagai taruhan.
Baca Juga: Pemerintah Akan Tetapkan Satu Harga LPG 3 Kg, Bahlil: Supaya Tak Ada Gerakan Tambahan di Bawah
