Infografis
Suara.com - Suasana rapat kerja antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan Komisi VII DPR RI memanas, Rabu (2/7/2025).
Tidak hanya karena pembahasan kebijakan, tetapi juga karena luapan emosi sang menteri yang berakar dari pengalaman masa kecilnya yang sulit.
Dengan nada tinggi, Bahlil menyemprot pejabat PLN yang hadir, merefleksikan kemarahannya atas lambatnya program listrik masuk desa.
Kemarahan Bahlil ini ternyata bukan tanpa alasan.
Sebelumnya, ia mengaku telah menceritakan kisah hidupnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dia mengaku sempat curhat ke Prabowo tentang bagaimana ia tumbuh besar di desa tanpa sentuhan listrik sama sekali.
Pengalaman inilah yang menjadi bahan bakar utama Bahlil dalam mendorong percepatan elektrifikasi di seluruh pelosok negeri.
"Saya sudah lapor kepada Bapak Presiden. 'Pak Presiden, dari sekian menteri bapak ini, mungkin salah satu menteri yang lahir di desa, dan cuma pakai lampu pelita, itu saya'," kata Bahlil dalam rapat bersama Komisi VII DPR di Gedung DPR.
Ia mengenang masa-masa sulitnya dengan detail yang menyentuh.
Baca Juga: Pemerintah Akan Tetapkan Satu Harga LPG 3 Kg, Bahlil: Supaya Tak Ada Gerakan Tambahan di Bawah
Baginya, lampu Petromaks sudah menjadi simbol kekayaan di kampungnya, sebuah kemewahan yang tak terjangkau.
"Saya sampai SD tak ada listrik. Kalau ada petromaks, sudah orang kaya itu di kampung. Itu saya pakai kaleng susu, pakai sumbu, pakai minyak tanah. Kalau belajar, bangun pagi, di sini hitam. Syukur kalau ke sekolah kita mandi, kalau enggak mandi pasti kelihatan hitamnya," kata Bahlil, menunjuk ke bagian hidungnya yang kerap menghitam karena jelaga lampu pelita.
Pengalaman pribadi yang pahit ini membuat Bahlil tidak bisa menoleransi birokrasi atau kinerja yang lamban dalam menyediakan akses listrik bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bahlil secara terbuka meluapkan kekesalannya kepada jajaran direksi PLN yang dinilainya kurang responsif.
Ia menyoroti banyaknya laporan dari daerah mengenai desa-desa yang sudah puluhan tahun merdeka namun belum juga dialiri listrik.
Bagi Bahlil, persoalan listrik desa bukanlah sekadar angka dalam laporan atau target program, melainkan soal keadilan dan martabat bangsa.
Kemarahannya memuncak saat mendengar paparan dari pihak PLN yang ia anggap terlalu normatif dan tidak mencerminkan urgensi di lapangan.
Ia mendesak adanya terobosan nyata, bukan hanya janji-janji, untuk menuntaskan masalah ini.
Kisah masa lalunya itu kini ia jadikan landasan kebijakan.
Bahlil menegaskan bahwa usulan kebijakan subsidi listrik untuk tahun 2025 harus tepat sasaran, diprioritaskan untuk mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Usulan kebijakan subsidi listrik tahun 2025 itu tepat sasaran, diberikan hanya kepada golongan yang berhak. Seperti rumah tangga miskin dan rentan, mendorong transisi energi yang lebih efisien," tegasnya.
Lebih dari itu, ia membawa visi besar Presiden Prabowo tentang "swasembada energi" untuk diimplementasikan hingga ke level terkecil.
"Mengakhiri laporan kami, kami sampaikan bahwa kemarin kami sudah rapat dengan Bapak Presiden, kami sedang memetakan prioritas sambung listrik ke masyarakat yang belum mendapatkan sambung listrik," sambungnya.
"Nah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, atas arahan dan visi besar Presiden tentang swasembada energi, jadi energi ini harus juga diletakkan di desa-desa."
Saat ini, menurut Bahlil, sudah ada ribuan desa yang menjadi target untuk program swasembada energi, sebuah janji yang kini ia kawal dengan emosi dan pengalaman pribadinya sebagai taruhan.
