Infografis
Suara.com - Pengamat kebijakan publik dan Eks Sekretaris BUMN, Said Didu kembali menegaskan pandangannya tentang kondisi genting Indonesia.
Hal itu dibahas dalam salah satu podcast Deddy Corbuzier, Said Didu secara lugas menyatakan bahwa bangsa ini sedang berada dalam "kondisi darurat" yang disebabkan oleh tiga masalah utama: kekayaan alam yang tidak dinikmati rakyat, korupsi yang merajalela, dan cengkeraman oligarki.
Dalam menghadapi situasi kritis ini, Said Didu melihat adanya peran vital dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan juga Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak penyelamatan kedaulatan ekonomi dan penegakan hukum.
Said Didu mengurai lebih lanjut bahwa kondisi darurat ini bermula dari fenomena kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah namun ironisnya "tidak dinikmati rakyat".
Hal ini mengindikasikan adanya kebocoran atau penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak, yang pada akhirnya memiskinkan mayoritas.
Bersamaan dengan itu, Said Didu menyoroti praktik korupsi yang telah menjadi benalu dan oligarki yang semakin menguat, menguasai berbagai lini kehidupan bernegara. Kombinasi ketiganya menciptakan ketidakadilan struktural dan menghambat kemajuan bangsa.
Dalam konteks kondisi darurat ini, Said Didu memaklumi penempatan personel TNI di berbagai sektor sipil yang sangat strategis. Menurutnya, "Penempatan TNI di berbagai sektor seperti Kejaksaan, Timah, dan Bulog dimaklumi sebagai upaya menjaga kedaulatan ekonomi."
Ini menunjukkan bahwa di mata Said Didu, peran TNI tidak lagi terbatas pada pertahanan militer semata, melainkan meluas hingga ke sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya, demi mengamankan aset-aset negara dari praktik-praktik yang merugikan.
Kehadiran TNI di lini-lini vital ini dianggap sebagai bentuk intervensi yang diperlukan untuk menstabilkan situasi dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi negara.
Baca Juga: Said Didu Bicara soal Korupsi Pertamina Dan Permintaan Maaf Yang Terlambat
Perang Melawan Dana Ilegal dan Cengkeraman Oligarki
Selain peran TNI, Said Didu juga menekankan pentingnya memberantas praktik-praktik keuangan ilegal yang menjadi sumber penguatan oligarki dan korupsi.
Ia menyoroti urgensi "menutup keran aliran dana ilegal yang diperkirakan mencapai 5.000-7.000 triliun rupiah."
Dana fantastis ini, menurutnya, berasal dari berbagai kejahatan terorganisir seperti korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan.
Jika aliran dana gelap ini dapat dihentikan, maka potensi kerugian negara yang sangat besar dapat dicegah, dan dana tersebut bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat.
Said Didu tidak ragu untuk secara terbuka menyoroti keberadaan kelompok yang ia sebut sembilan naga yang dianggap tidak pernah berganti dan menguasai berbagai lini kekuasaan.
