Dominasi kelompok ini, menurut Said Didu, menjadi penghalang utama bagi reformasi dan pemerataan kesejahteraan.
Oleh karena itu, ia berharap Presiden terpilih, Prabowo Subianto, tidak lagi menggunakan kriteria yang menguntungkan mereka dalam pengambilan keputusan strategis, terutama terkait penunjukan pejabat atau kebijakan ekonomi.
Ini adalah seruan agar kepemimpinan negara bebas dari intervensi kepentingan kelompok-kelompok tertentu.
Kejaksaan Agung: "Kopassus" Pemberantasan Korupsi
Dalam upaya pemberantasan korupsi, Said Didu memberikan sorotan khusus kepada peran Kejaksaan Agung. Ia secara tegas "mendesak Kejaksaan Agung untuk membongkar kasus-kasus besar seperti kasus laptop dan tambang yang diduga melibatkan pusat kekuasaan".
Permintaan ini menunjukkan keyakinan Said Didu akan kemampuan Kejaksaan untuk menembus lingkaran kekuasaan tertinggi dalam upaya penegakan hukum.
Bahkan, Said Didu secara lugas menganggap Kejaksaan Agung sebagai "Kopassus" dalam pemberantasan korupsi. Alasan di balik analogi ini adalah karena Kejaksaan dinilai "memiliki konflik kepentingan yang lebih kecil" dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya.
Pandangan ini menunjukkan harapan besar Said Didu terhadap independensi dan keberanian Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi kakap, yang kerap kali melibatkan figur-figur penting di pusat kekuasaan.
Secara keseluruhan, pandangan Said Didu menggambarkan situasi Indonesia yang memerlukan langkah-langkah luar biasa.
Keterlibatan TNI dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan peran Kejaksaan Agung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi menjadi kunci untuk mengatasi kondisi darurat ini dan membawa Indonesia menuju perbaikan yang substantif.
TERPOPULER
