Kubu Hasto PDIP Sebut Tuntutan Cuma Asumsi Jaksa KPK: Ini Rekayasa Hukum, Balas Dendam Politik!

Suara.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menilai surat tuntutan yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini tidak berdasar dan penuh asumsi.

Hal itu dia sampaikan di sela sidang kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa dengan agenda pembacaan tuntutan.

“Tuntutan ini sangat tidak berdasar. Jaksa tidak logis, tidak berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang ada selama ini,” kata di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

Menurut dia, seluruh dasar tuntutan yang disampaikan jaksa hanya mengulang konstruksi awal yang dibangun KPK dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.

“Dasar tuntutan hanya merangkai ulang cerita yang sejak awal dikonstruksikan penyidik, dan tidak berbasis pada apa yang kita uji dan terungkap di persidangan,” tegas Ronny.

Lebih lanjut, dia juga mempertanyakan bukti-bukti yang dijadikan dasar oleh jaksa dalam surat tuntutan, termasuk soal tuduhan keterlibatan Hasto dalam suap Harun Masiku kepada eks Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Hasto Kristiyanto , terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus korupsi Harun Masiku mengaku diancam orang tak dikenal jika memecat Joko Widodo dari PDIP. [Antara/Sulthony Hasanuddin]

“Kalau disebut terlibat penyuapan, riilnya seperti apa? Siapa yang mendengar langsung, siapa yang melihat langsung? Tidak ada. Teman-teman bisa lihat sendiri, dari semua saksi kunci di persidangan uang suap dari harun masiku bukan hasto kristiyanto,” tutur Ronny.

“Kalau dikatakan terlibat perintangan penyidikan, riilnya seperti apa? Merintangi siapa? Saksi kunci menjelaskan bahwa bapak itu 2 orang berbadan tegap, bukan Hasto Kristiyanto kenapa 2 orang itu tidak diperiksa oleh KPK,” tambah dia.

Bahkan, menurut Ronny, keterangan ahli forensik yang dihadirkan oleh jaksa sendiri justru memperlemah tuduhan tersebut.

“Ahli forensik yang dihadirkan jaksa KPK sendiri malah menyatakan tidak ada barang bukti HP yang disebut-sebut direndam itu,” ucap dia.

Ronny menilai tuntutan jaksa KPK hanya berdasar pada cerita yang dibuat-buat dan tidak menghormati asas due process of law.

“Tuntutan jaksa hanya berdasarkan pada rangkaian cerita penyidik KPK yang bahkan selama penyidikan kasus ini banyak melanggar asas due process of law,” tegas dia.

Untuk itu, dia masih menilai bahwa kasus yang menjerat kliennya sarat nuansa politik sehingga menimbulkan rekayasa hukum.

“Yang benar jangan disalahkan, yang salah jangan dibenarkan. Ini bukan peradilan korupsi, tetapi peradilan yang dibuat hanya untuk pesanan politik,” ujar Ronny.

“Ini rekayasa hukum, ini politisasi dan balas dendam politik. Dan Mas Hasto siap menjawab tuduhan ini dengan pledoi beliau minggu depan,” sambung dia.