Kiprah Politik Menteri Maman Abdurrahman Ternyata Bukan Kaleng-kaleng!

Suara.com - Menteri Maman Abdurrahman Ternyata Bukan Kaleng-kalengMenteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, tengah menjadi sorotan publik.

Ia menjadi perbincangan hangat setelah beredarnya surat dari Kementerian UMKM yang meminta dukungan sejumlah perwakilan diplomatik RI di Eropa untuk kegiatan istrinya, Agustina Hastarini.

Adapun kegiatan tersebut, dalam rangkaian kunjungan bertajuk Misi Budaya pada 30 Juni hingga 14 Juli 2025.

Merespons polemik tersebut, Maman mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (4/7) sore.

Kehadirannya disebut sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sekaligus upaya menjaga nama baik keluarganya.

“Hadirnya saya di KPK, bertemu dengan mas-mas dan mbak-mbak semua, teman-teman media, dalam rangka ijtihad saya untuk menjaga kehormatan dan nama baik keluarga saya,” ujar Maman usai bertemu Deputi Informasi dan Data KPK, Eko Marjono.

Maman juga menegaskan bahwa langkah ini adalah bentuk pembelaan terhadap kehormatan istrinya yang menurutnya telah direndahkan dan difitnah.

“Bagi saya, tidak ada gunanya saya sebagai menteri ini kalau saya tidak mampu menjaga kehormatan istri saya sendiri, dan sebagai teladan bagi anak saya,” katanya.

Ia meminta agar semua pihak menghentikan polemik terkait surat berkop Kementerian UMKM yang beredar luas di media sosial.

“Tolong sudahi polemik ini. Oke?” tegasnya.

Maman diketahui tiba di KPK pukul 15.05 WIB menggunakan mobil dinas berpelat RI 27 dengan angka kecil 17, dan meninggalkan gedung sekitar pukul 16.02 WIB.

Ia menyatakan bahwa kedatangannya merupakan inisiatif pribadi untuk menyerahkan sejumlah dokumen guna meluruskan isu yang mengaitkan nama dirinya dan keluarganya.

Profil Maman Abdurrahman

Maman Abdurrahman, politikus senior Partai Golkar, resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kabinet Merah Putih.

Penunjukan ini menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Maman Abdurrahman lahir di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 10 September 1980, namun masa kecilnya dihabiskan di dua kota.

Ia mengenyam pendidikan dasar di Jakarta, kemudian kembali ke kampung halaman di Pontianak untuk melanjutkan pendidikan menengah di jenjang SMP dan SMA.

Selepas menyelesaikan pendidikan menengah, Maman melanjutkan kuliah di Universitas Trisakti, Jakarta, dan berhasil meraih gelar Sarjana Teknik Perminyakan pada tahun 2008.

Karier Profesional di Dunia Migas

Sebelum terjun ke dunia politik, Maman lebih dulu berkarier di sektor profesional. Ia memiliki pengalaman di industri minyak dan gas, antara lain:

• Insinyur lapangan di Premier Oil Indonesia
• Manajer Pengembangan Bisnis di PT Luas Biru Utama

Pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinannya yang kuat dalam pengelolaan energi dan sumber daya, serta kemampuan manajerial dalam sektor industri strategis.

Awal Karier Politik dan Kiprah di Partai Golkar

Maman mulai meniti karier politiknya pada tahun 2010 dengan bergabung sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Kiprahnya di partai berlambang pohon beringin ini terus menanjak, berkat rekam jejaknya yang aktif dalam berbagai isu nasional, khususnya bidang energi dan ekonomi.

Pada tahun 2018, ia dipercaya menjadi Tenaga Ahli di Kementerian Sosial, yang memberinya wawasan lebih luas tentang isu sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Karier di Parlemen

Maman pertama kali duduk sebagai anggota DPR RI pada periode 2018–2019, menggantikan Zulfadhi melalui mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

Pada Pemilu Legislatif 2019, ia kembali terpilih sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I, membuktikan basis elektoralnya yang kuat di tanah kelahiran.

Di DPR RI, Maman dikenal aktif dan vokal, terutama saat menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII, yang membidangi energi, riset, teknologi, dan lingkungan hidup.

Di posisi ini, ia terlibat dalam berbagai pembahasan strategis seperti pengelolaan energi nasional, transisi energi bersih, hingga pengawasan terhadap BUMN sektor energi.