Infografis
Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyampaikan soal usulannya terkait anggaran pengadaan Ipad untuk anggota dewan hanyalah candaan belaka.
Said memastikan anggaran pengadaan Ipad di DPR RI sama sekali tak ada.
"Urusan bercanda lo beritakan ya, kita tertawa saja lah," kata Said sambil tersenyum di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ia mengatakan, kalau apa yang pernah disampaikannya hanya gurauan saja. Menurutnya, para anggota DPR masih mampu beli Ipad sendiri.
"Ya nggak ada lah, masak anggota Dewan nggak bisa beli Ipad ah," katanya lagi.
Sebelumnya, ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan defisit anggaran yang diperkirakan tembus Rp662 triliun pada 2025, DPR justru mengusulkan hal berbeda, yakni pengadaan iPad untuk anggota dewan.
Usulan tersebut mencuat di tengah rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025–2026 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Selain Sri Mulyani, rapat juga dihadiri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo.
Setelah menyampaikan rancangan APBN 2026, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa rapat kali ini tidak menggunakan kertas. Lantaran mengurangi penggunaan kertas.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Masa Depan Ekspor RI Jika Negosiasi Tarif dengan AS Buntu
"Kalau kita raker dan panja karena DPR tiga tahun lalu menggaungkan paperless jadi tidak menerima fotokopi jadi bisa di iPad," kata Said di Gedung Banggar DPR RI, Selasa (1/7/2025).
Dalam hal ini, beberapa anggota mengungkapkan agar adanya pengadaan iPad di setiap ruangan.
Menanggapi ini, ketua Banggar pun berencana untuk mengirimkan surat kepada Sri Mulyani untuk anggaran iPad.
"Kalau iPad DPR bakal bersurat ke Kementerian Keuangan," katanya sambil tersenyum.
Sementara itu, pemerintah memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga akhir tahun sebesar 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau Rp662 triliun.
"Defisit 2025 diperkirakan 2,78% PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
