Infografis
Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua mendapat respons tak terduga dari Senayan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mendukung langkah tersebut, namun dengan bumbu sindiran pedas yang langsung menjadi sorotan.
Saat dimintai tanggapan, Deddy secara terbuka melontarkan kalimat menohok yang mengaitkan tugas baru Gibran dengan aktivitasnya yang kerap jadi perbincangan publik.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komentar ini seolah menjadi pesan agar Gibran benar-benar serius dan fokus pada tugas barunya di Tanah Cenderawasih, bukan sekadar menjadikannya agenda seremonial.
Deddy bahkan melanjutkan dengan pernyataan yang membandingkan manfaat kehadiran Gibran di Jakarta dan Papua.
"Emang kalau di sini (Jakarta) lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.
Meski melontarkan kritik tajam, Deddy menolak untuk berpikir negatif sepenuhnya terhadap penugasan ini. Ia mengakui bahwa Papua memiliki proyek-proyek strategis berskala raksasa, seperti rencana lumbung pangan (food estate), yang memang membutuhkan pengawasan ketat dan tidak bisa dianggap remeh.
"Ah jangan begitu, itu negatif. Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali. Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," pungkasnya.
Informasi mengenai penugasan khusus Gibran ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, ini adalah sebuah terobosan strategis.
Baca Juga: Gibran Ditugaskan Ngantor di Papua, Politisi PDIP Sindir Menohok: Daripada Bagi-bagi Skincare
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril pada Rabu (2/7/2025).
Pemerintah menegaskan bahwa fokus Gibran di Papua nantinya tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam menentukan arah pembangunan.
