Infografis
Suara.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua menuai sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, memberikan respons yang mendukung namun sarat dengan sindiran pedas.
Deddy secara terbuka menyebut penugasan ini sebagai langkah yang tepat, namun ia tak ragu melontarkan kalimat menohok yang langsung mengaitkannya dengan aktivitas Gibran selama ini.
"Iya, kalau perlu cuma sekali sebulan lapor Presiden datang gitu, daripada bagi skincare ya mending ngurusin Papua, dia akan dikenang dengan baik," kata Deddy di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Komentar ini seolah menyiratkan agar Gibran benar-benar fokus pada tugas barunya di Tanah Cenderawasih dan tidak hanya menjadikannya agenda seremonial.
Deddy bahkan menambahkan bahwa kapasitas Gibran mungkin akan lebih berguna di Papua ketimbang di pusat kekuasaan Jakarta.
"Emang kalau di sini (Jakarta) lebih baik kapasitasnya? Kan mungkin di sana lebih bermanfaat, kalau di sini kan banyak yang pintar-pintar, berpengalaman," katanya.
Meski begitu, Deddy menolak untuk berpikir negatif sepenuhnya. Ia mengakui bahwa Papua memiliki proyek-proyek raksasa yang membutuhkan pengawasan serius, seperti rencana lumbung pangan atau food estate seluas jutaan hektare.
"Ah jangan begitu, itu negatif Kan pasti penting, misalnya ada food estate 3 juta hektare, 2 juta, 3 juta hektare, itu kan kerjaan yang besar sekali Nggak bisa itu hanya sambil lalu, kan nggak mungkin Presiden ngawasin," pungkasnya.
Rencana penugasan khusus Gibran ke Papua ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
Baca Juga: Penari Cilik Pacu Jalur Riau Mendunia! Gibran Sampai Ikut Joget, Kok Bisa Viral?
Menurut Yusril, ini adalah langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya, di mana seorang wakil presiden akan memiliki kantor dan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua.
"Saya kira ini pertama kali presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor wakil presiden juga akan ada di Papua, supaya wakil presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua," kata Yusril pada Rabu (2/7/2025).
Pemerintah menegaskan bahwa fokus Gibran nantinya tidak hanya pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pelibatan Orang Asli Papua (OAP) secara aktif dalam menentukan arah pembangunan.
