Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah membatalkan kerja sama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan Tony Blair Institute (TBI) jika lembaga tersebut terbukti bersalah terlibat pengusiran warga Gaza, Palestina.
"Kalau benar lembaga Tony Blair Institute (TBI) terlibat dalam proyek kolonialisme gaya baru di Gaza, maka Indonesia harus segera membatalkan kerja sama dengan TBI di IKN," kata Mufti kepada Suara.com, Selasa (8/7/2025).
"Kita tidak boleh membangun ibu kota masa depan di atas luka bangsa lain," Mufti menambahkan.
Menurutnya, jangan sampai IKN dinodai dengan adanya kabar tersebut.
"Jangan sampai proyek IKN yang katanya lambang peradaban baru justru menjadi bagian dari pembersihan etnis terselubung. Apakah kita tega bekerja sama dengan mereka yang terlibat dalam rencana menjadikan penderitaan warga Gaza sebagai peluang bisnis?," ujarnya.
Politisi PDIP itu mengatakan, Indonesia punya sikap politik luar negeri yang jelas: membela kemerdekaan dan menentang penjajahan dalam bentuk apa pun.
"Jika TBI terbukti terlibat, maka mempertahankan kerja sama ini sama saja mencederai konstitusi dan hati rakyat-rakyat IKN harus dibangun dengan fondasi etika dan moral, bukan dengan mengundang pihak-pihak yang dituding ikut andil dalam penjajahan dan pengusiran paksa rakyat Palestina," ujarnya.
Untuk itu, ia menegaskan, kalau TBI nantinya terbukti bersalah dalam kasus tersebut, maka kerja sama harus dibatalkan.
"Jadi, sekali lagi, Kalau TBI terlibat dalam proyek pengusiran rakyat Palestina, maka kerja sama mereka di IKN harus dibatalkan. Jangan bangun ibu kota baru dengan noda penjajahan," katanya.
Baca Juga: PSK Menjamur di IKN, 64 Orang Diamankan, Segini Tarif Kencannya
"Jangan sampai IKN kita jadi "Trump Riviera" versi Indonesia, dibangun dengan melupakan nurani," sambungnya.
Sebelumnya, Tony Blair Institute for Global Change (TBI), lembaga yang digandeng pemerintah Indonesia untuk ikut membantu pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, dituding telah terlibat dalam proyek pengusiran warga Palestina dari Gaza.
Dilansir dari The Guardian, Senin (7/7/2025), TBI dilibatkan dalam proyek pembangunan Jalur Gaza menjadi resort mewah yang dijuluki sebagai Trump Riviera dan beberapa zona industri - tetapi setelah semua orang Palestina lebih dulu diusir dari wilayah yang kini diduduki oleh Israel tersebut.
TBI didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair - orang yang namanya juga pernah masuk dalam daftar anggota Dewan Pengawas Danantara.
Proyek itu dipimpin oleh beberapa pengusaha Israel dan menggunakan model pembiayaan yang dikembangkan oleh firma konsultan AS, Boston Consulting Group (BCG).
Selain itu, proyek tersebut juga dikembangkan dari ide Presiden AS Donald Trump yang ingin mengubah Gaza menjadi kawasan resort, setelah semua orang Palestina diusir.
TBI sendiri membantah terlibat dalam proyek tersebut, tetapi berdasarkan laporan The Financial Times ada dua staf lembaga think tank itu yang terlibat dalam penyusunan rencana keji itu.
Kedua staf tersebut juga tergabung dalam sebuah grup pepesanan yang digunakan untuk membahas proyek tersebut. Sementara di dalam grup percakapan online itu, disebar pula sebuah dokumen bertajuk "Gaza Economic Blueprint" yang disusun oleh TBI.
TBI membantah terlibat dalam proyek itu, yang dalam rencananya akan membayar sekitar 500.000 warga Palestina untuk meninggalkan Gaza. Setelah Gaza "dibersihkan" dari orang Palestina, para penyusun rencana yakin akan banyak investor yang bakal tertarik untuk masuk.
