Sepanjang 2024, Komnas HAM Terima 505 Aduan: Korporasi Paling Banyak Diadukan

Suara.com - Komnas HAM mencatat lonjakan pengaduan masyarakat terkait konflik agraria selama tahun politik 2024.

Dalam laporan tahunannya yang bertema 'Menyuarakan Keadilan dan HAM di Tahun Politik 2024', Komnas HAM menyebut aduan terbesar datang dari persoalan lahan, terutama yang melibatkan proyek strategis nasional (PSN).

“Ada 505 aduan dengan korporasi terbanyak diadukan,” kata Ketua Komnas HAM Anis Hidayah dalam siaran YouTube Komnas HAM, dikutip Selasa (8/7/2025).

Menurut Anis, meningkatnya aduan ini disebabkan oleh dampak langsung dari maraknya pembangunan proyek strategis nasional yang belum sepenuhnya mengedepankan pendekatan berbasis hak asasi manusia.

"Konflik agraria akibat proyek strategis nasional mendominasi aduan masyarakat pada tahun 2024," kata Anis.

Sebagai respons atas tingginya laporan tersebut, Komnas HAM memberikan rekomendasi penting kepada pemerintah, salah satunya mendorong evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Kami mendorong dibentuknya lembaga terpadu bidang agraria dan lingkungan di bawah koordinasi langsung presiden, untuk penanganan dan penyelesaian yang berbasis HAM,” jelasnya.

Komnas HAM juga menyoroti pelanggaran hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.

“26 aduan terkait isu pemilihan umum. Adanya ketidaknetralan aparat negara, dan ada juga diskriminasi terhadap kelompok rentan,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Anis, Komnas HAM masih terus menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir.

Konflik agraria belakangan sering terjadi, alasannya bisa berbagai macam, diantaranya belum tuntas ganti rugi atas tanah milik warga namun fasilitas tersebut sudah dibangun, bahkan sudah diresmikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Irwil V Itwasum Polri Brigjen Budi Wasono, saat laporan tahunan Komnas HAM.

Awalnya Budi mengatakan kehadirannya mewakili Irwasum yang sedang berhalangan karena ada agenda lain.

Budi kemudian mengatakan bahwa terkait konflik agraria memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.

“Banyak kasus yang terjadi sehingga ada benturak antara masyarakat dengan Polri dalam konteks agraria,” katanya.

Ia mencontohkan, aparat harus berhadapan dengan masyarakat saat terjadinya peresmian waduk atau jalan Tol.

Mereka menolak bukan karena tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Melainkan ganti rugi yang mereka terima belum sepenuhnya diterima.