Suara.com - Konflik agraria belakangan sering terjadi, beberapa alasannya di antaranya belum tuntas ganti rugi atas tanah milik warga namun fasilitas tersebut sudah dibangun hingga diresmikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Brigjen Budi Wasono, saat hadir di acara laporan tahunan Komnas HAM.
Awalnya, Budi menjelaskan dirinya hadir mewakili Irwasum yang sedang ada kegiatan lain.
Budi kemudian mengatakan, terkait konflik agraria memang menjadi momok tersendiri bagi masyarakat.
“Banyak kasus yang terjadi sehingga ada benturan antara masyarakat dengan polri dalam kontek agraria,” kata Budi, dalam diskusi di chanel YouTube Komnas HAM, dikutip Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan, aparat harus berhadapan dengan masyarakat saat terjadinya peresmian waduk atau jalan Tol.
Warga yang menolak kata Budi, bukan karena tidak setuju dengan pembangunan tersebut. Melainkan karena ganti rugi mereka belum sepenuhnya diterima.
“Kadang-kadang contoh waduk diresmikan, tapi waduk itu belum sepenuhhnya pembayaran selesai kepada masyarakat, karena garda terdepannya Polri, akhirnya benturannta dengan Polri, kemudian peresmian jalan tol juga demikian,” jelasnya.
Budi bisa mengatakan seperti itu lantaran dirinya mengalami sendiri.
Pasalnya sebelum bertugas di Mabes Polri seperti saat ini, ia ditugaskan di wilayah, bagian operasional.
Saat itu ia menjabat sebagai Kepala Biro Operasi yang menghadapi konflik-konflik serupa.
“Masalah belum selesai, pembayaran belum selesai, ada yang baru dicicil, bahkan ada yang sama sekali belum tapi tol atau waduk sudah diresmikan. Akhirnya penolakan ini luar biasa,” jelasnya.
Budi menyampaikan, hal ini bakal menjadi tantangan bersama. Polri memang selalu menjadi garda terdepan dalam menghadapi persoalan jika ada aksi demonstrasi dari masyarakat.
Namun, kata Budi, Polri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan ini sendirian sehingga dibutuhkan sinergitas pihak terkait.
“Persoalan ini harus kita tuntaskan agar tidak terjadi lagi dikemudian hari,” tandasnya.
TERPOPULER
