Infografis
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu juga membenarkan bahwa KPK sedang mengusut dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag.
“Ya benar (membuka penyelidikan kasus itu),” kata Asep kepada wartawan, Kamis (19/6/2025).
Namun, Asep tidak menjelaskan detail kronologi perkara. Ia hanya menyebut telah ada saksi yang dipanggil untuk diperiksa dalam tahap penyelidikan ini.
Dugaan rasuah ini terjadi dalam rentang waktu 2023 hingga 2025. Salah satu saksi yang telah diperiksa adalah Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Jaja Jaelani.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan haji.
Karena masih dalam tahap penyelidikan, KPK membatasi informasi yang bisa diakses publik, berbeda dengan perkara yang sudah masuk tahap penyidikan.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki juga telah dilaporkan ke KPK terkait dugaan korupsi pelaksanaan ibadah haji 2024.
Laporan tersebut diajukan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU), yang menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pengalihan 50 persen kuota haji reguler ke haji khusus.
"Kami selaku pelapor mohon kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenan memanggil para terlapor tersebut serta pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Ketua GAMBU, Arya, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).
Baca Juga: KPK Periksa Hery Indratno Terkait Kasus Kouta Haji, Akankah Menyeret Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas?
Menurut GAMBU, pengalihan kuota itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota nasional.
"Karena ada dugaan seorang Menteri yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang serta mengangkangi aturan dengan menetapkan kebijakan kuota haji tanpa berkonsultasi dengan DPR," ucap Arya.
Ia merujuk pada Rapat Panja Haji bersama Menag pada 27 November 2023, yang menyepakati kuota haji Indonesia 2024 sebanyak 241.000 jemaah, terdiri dari 221.720 jemaah reguler dan 19.280 jemaah khusus.
Namun, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada 20 Mei 2024, terungkap bahwa Kemenag menetapkan kuota haji reguler menjadi 213.320 dan kuota haji khusus menjadi 27.680.
"Dengan kata lain, mengurangi jatah kuota haji reguler sebanyak 8.400 orang karena dialihkan untuk jemaah haji khusus," ujar Arya.
Selain melaporkan ke KPK, Arya juga mendorong pembentukan Pansus Angket Haji DPR untuk membongkar skandal kuota haji agar publik mendapatkan kejelasan.
